Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN: Untuk Apa Negara Menyadap Jokowi?

Kompas.com - 24/02/2014, 17:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Intelijen Negara (BIN) membantah pihaknya melakukan aksi penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal ini menyusul pernyataan politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sidarto Danusubroto yang mengatakan pelaku penyadapan terhadap Jokowi berasal dari kalangan profesional.

"Bukan, untuk apa BIN dan instansi intelijen negara menyadap Jokowi? Jokowi itu pilihan rakyat Jakarta, masa kita sadap, ya enggak ada," ujar Kepala BIN Marciano Norman di Kompleks Parlemen, Senin (24/2/2014).

Marciano mengaku tidak tahu siapa pelaku penyadapan terhadap Jokowi. Dia hanya menyebutkan pelakunya bisa saja orang di luar fungsi intelijen resmi yang ada.

"(Pelaku) bisa di mana saja, bisa saja dengan alat komunikasi saat ini. Saya hanya harapkan mereka optimalkan keamanan informasi internal," kata Marciano.

Mantan Panglima Kodam Jaya itu pun memastikan BIN menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 tidak akan berpihak pada kepentingan politik mana pun.

"Enggak mungkin pemerintah sadap itu. Dijamin. Saya selaku kepala BIN menjamin itu," ujar Marciano.

Sebelumnya, politisi senior PDI-P Sidarto Danusubroto mengungkapkan pihaknya mencurigai kelompok profesional sebagai pihak yang menyadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia membantah bahwa alat sadap untuk menguntit Jokowi berasal dari pasaran.

"Itu betul-betul orang yang profesional yang pasang itu dan sekarang sudah dibersihkan juga oleh orang profesional," ujar Sidarto.

Dia menuturkan, dugaan penyadap Jokowi dari kelompok profesional terlihat dari lokasi penyembunyian alat sadap dan cara pemasangannya.

"Itu profesional. Saya sudah dengar dua bulan lalu dari Jokowi sendiri," katanya.

Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI ini pun berkeyakinan motif penyadapan terhadap Jokowi karena masalah kepentingan politik. Jokowi, lanjutnya, dianggap sebagai kompetitor kuat. Namun, hal tersebut diakui Sidarto cukup janggal. Pasalnya, penyadapan seyogianya hanya dilakukan terkait kepentingan nasional.

"Dia belum declare kok sudah disadap itu bagaimana. Penyadapan itu pada teroris, separatis, pemimpin gerakan, koruptor. Bukan pada orang-orang baik begitu, dong," protes Sidarto.

Apakah ada indikasi pelaku penyadapan merupakan intelijen negara?

"Saya enggak mau komentar soal itu. Tapi itu dilakukan oleh profesional. Bukan beli lalu pasang, dari Glodok dipasang, enggak lah. Penyadapan ini keterlaluan, bukan omong kosong," kata mantan ajudan Presiden pertama RI Soekarno itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com