Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hukuman Labora Sitorus Rendah, Polri Klaim Sudah Maksimal

Kompas.com - 19/02/2014, 15:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipid Eksus) Bareskrim Polri Brigjen Arief Sulistyono menyatakan, kepolisian telah maksimal dalam mengusut kasus terdakwa pemilik rekening gendut senilai Rp 1,5 triliun, Aiptu Labora Sitorus. Anggota Polres Raja Ampat, Papua Barat, itu divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim PN Sorong.

"Kalau dari penyidikan sendiri, kami sudah merasa maksimal melakukan pembuktian itu," kata Arief di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Selain vonis rendah, dia juga lolos dari jeratan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Bahkan dalam menghadapi perkara yang menjerat Labora, Polri juga menggandeng berbagai pihak agar dapat mematangkan barang bukti yang akan dibawa ke meja hijau.

"Polri kan tidak bekerja sendiri, ada PPATK, Kejagung, kita analisis semua bersama," ujar Arief.

Dari hasil penyidikan tersebut, ada kesimpulan sementara bahwa harta kekayaan yang dimiliki Labora Sitorus ilegal. Harta itu diperoleh dengan cara melakuan pencucian uang dari bisnis minyak dan gas serta kayu ilegal.

"Kalau kegiatannya ilegal ya hasilnya pun ilegal," tegas dia.

Padahal, menurut Arief, kejahatan yang dilakukan Labora termasuk kejahatan kerah putih yang menghasilkan keuntungan besar. Dengan keuntungan itu, dia bisa melakukan berbagai cara untuk menghindari hukuman secara pidana.

"Kalau perlu dibeli, dibelilah penyidiknya, tapi kan kita punya komitmen. Itulah dinamika penegakan hukum kan seperti itu. Kalau penjahat itu bisa berkolaborasi, kenapa penegak hukum gak bisa berkolaborasi untuk menangkap mereka?” pungkas Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com