Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Golkar Kritik Cara Tim Pemenangan Ical

Kompas.com - 17/02/2014, 19:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Yoris Raweyai mengkritik cara tim pemenangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical dalam upaya mendongkrak elektabilitasnya sebagai calon presiden. Menurut Yoris, tim tersebut tidak melibatkan potensi Partai Golkar sehingga tidak mengherankan jika elektabilitas Ical sulit meningkat meski berbagai strategi telah dilakukan.

Yoris mengatakan, kritik yang ia sampaikan itu juga pernah disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung. Ia berpendapat bahwa tingginya intensitas iklan Ical di berbagai media terbukti belum mampu meningkatkan elektabilitasnya secara signifikan.

"Intensnya iklan ARB (Ical) di media elektronik menjadi anomali bagi perolehan suara di pileg (pemilihan anggota legislatif). Berarti ada kekeliruan menentukan strategi karena Tim Presiden ARB tidak melibatkan potensi partai untuk mendukung. Kesannya pileg dan pilpres jalan sendiri," kata Yoris di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2014).

Anggota Komisi I DPR RI itu menyebutkan, tim pemenangan Ical dalam pilpres berasal dari eksternal Golkar. Mereka yang terlibat, kata Yoris, tidak memahami kultur yang ada di internal partai beringin itu. Salah satu buktinya adalah dengan tidak fokusnya tim tersebut dalam membidik pemilih pemula. Padahal, Golkar memiliki organisasi sayap yang bergerak di bidang kepemudaan dan siap membantu jika dikoordinasikan.

"Selama dua tahun, ada semua potensi didorong untuk kemenangan, tapi dalam prosesnya ada kekuatan berbeda. Tim ARB berjalan sendiri tanpa melibatkan potensi Golkar. Harus kita kaji secara obyektif," ujarnya.

Rendahnya elektabilitas Ical menjadi isu yang menghangatkan situasi di internal Golkar. Beberapa waktu lalu, sempat mencuat rumor rencana evaluasi pencapresan Ical. Akan tetapi, rumor tersebut dibantah, dan Golkar hanya mengevaluasi program-program yang belum mampu mendongkrak elektabilitas Ical secara signifikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com