Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Konvensi Demokrat Tak Disiarkan karena Tak Mampu Bayar TV Nasional

Kompas.com - 14/02/2014, 07:02 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com
 — Ketua Komite Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat (PD) Maftuh Basyuni mengatakan, alasan tidak pernah disiarkannya debat peserta konvensi ialah karena keterbatasan dana. Hal itu dikatakan Maftuh seusai acara debat peserta konvensi, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/2/2014) malam.

"Karena televisi nasional mahal sekali. Kami tidak mampu. Kami memang menginginkan (debat disiarkan di televisi nasional). Kalau duit tidak ada, mau kasih duit?" ujar Maftuh.

Akan tetapi, lanjut Maftuh, Komite berusaha agar dapat memublikasikan setiap visi, misi, dan rencana kebijakan bakal capres PD yang disampaikan dalam acara debat tersebut. Meski mengakui keterbatasan dana, menurut Maftuh, sejauh ini tak ada masalah keuangan.

"(Keuangan) tidak masalah. Kami selalu minta dari DPP PD," kata mantan Menteri Agama itu.

Sebelumnya, peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Anies Baswedan menyampaikan protes kepada Komite Konvensi karena tidak pernah menyiarkan debat. Padahal, Majelis Tinggi PD mengarahkan agar semua program debat peserta konvensi harus disiarkan di televisi nasional.

Menurutnya, publikasi terhadap peserta konvensi dan debatnya selama ini hanya datang dari inisiatif pewarta yang meliput. Anies mengatakan, penetapan pemenang konvensi didapat berdasarkan hasil survei. Oleh karena itu, masyarakat yang akan disurvei harus memiliki pertimbangan untuk memilih capres favoritnya.

Hal yang sama juga disampaikan peserta lainnya, Gita Wirjawan, yang berharap acara debat itu dapat disiarkan televisi nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com