Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Angka Keinginan Partisipasi dalam Pemilu Tinggi

Kompas.com - 11/02/2014, 14:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Berdasarkan survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerja sama dengan lembaga survei luar negeri asal Washington DC (IFES) menunjukkan, mayoritas masyarakat indonesia ingin menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2014.

"Kami bertanya kepada responden, seberapa besar keinginan Anda untuk menggunakan hak suara di Pemilu mendatang," kata peneliti IFES, Rakesh Sharma, dalam jumpa pers rilis surveinya, di Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Hasilnya, lanjut Rakesh, 90 persen responden mengaku tertarik menggunakan hak pilih mereka. Sementara 9 persen menjawab mereka kemungkinan tertarik berpartisipasi, sedangkan 1 persen responden menyatakan sama sekali tidak tertarik untuk memilih.

"Kami juga membagi ke kategori pria dan wanita. Hasilnya, wanita lebih tertarik untuk berpartisipasi ke dalam pemilu dibanding pria," ujar Rakesh.

Sebesar 91 persen wanita mengaku sangat tertarik mengunakan hak suara mereka dalam pemilu. Sementara 7 persen mengaku kemungkinan tertarik untuk berpartisipasi. Untuk responden pria, 88 persen menyatakan sangat tertarik menggunakan hak suaranya dan 10 persen menyatakan kemungkinan tertarik untuk berpartisipasi.

Meski animo untuk mengikuti Pemilu 2014 meningkat, kata Rakesh, hal tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan ketertarikan masyarakat terhadap politik. Responden diajukan pertanyaan tentang seberapa besar ketertarikannya pada politik. Hasilnya, 41 persen responden mengaku tidak terlalu tertarik terhadap politik; 14 persen lainnya bahkan mengaku sama sekali tidak tertarik.

Sementara itu, 36 persen responden mengaku tertarik dengan politik dan yang mengaku sangat tertarik hanya 6 persen. Survei ini dilakukan pada 17-30 Desember 2013. Survei melibatkan 1.890 responden yang tersebar di 33 provinsi Indonesia. Margin of error 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini diselenggarakan dari biaya LSI dan IFES, tanpa biaya dari sponsor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi 'Online'

MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi "Online"

Nasional
Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

Nasional
PSU 863 TPS di Gorontalo, KPU Klaim Ribuan KPPS Telah Direkrut dalam 5 hari

PSU 863 TPS di Gorontalo, KPU Klaim Ribuan KPPS Telah Direkrut dalam 5 hari

Nasional
KPU Sebut 5 Parpol Kurang Caleg Perempuan Sudah Perbaiki Daftar Calon untuk PSU Gorontalo

KPU Sebut 5 Parpol Kurang Caleg Perempuan Sudah Perbaiki Daftar Calon untuk PSU Gorontalo

Nasional
Bawaslu Soroti Potensi Ketidakakuratan Daftar Pemilih Pilkada 2024

Bawaslu Soroti Potensi Ketidakakuratan Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Novel Baswedan Sampai Mantan 'Raja OTT' Akan Daftar Capim KPK

Novel Baswedan Sampai Mantan "Raja OTT" Akan Daftar Capim KPK

Nasional
Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P pada Pilkada Jakarta

Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P pada Pilkada Jakarta

Nasional
Datang ke Istana, Bamsoet Lapor Persiapan Sidang Tahunan MPR Terakhir Jokowi

Datang ke Istana, Bamsoet Lapor Persiapan Sidang Tahunan MPR Terakhir Jokowi

Nasional
Wapres Peringatkan Limbah B3 Tak Bisa Dibuang Sembarangan

Wapres Peringatkan Limbah B3 Tak Bisa Dibuang Sembarangan

Nasional
Produksi Karpet Mobil Ternama Dunia Dibuat di Pasuruan, Wapres: Tinggal Buat Mobilnya...

Produksi Karpet Mobil Ternama Dunia Dibuat di Pasuruan, Wapres: Tinggal Buat Mobilnya...

Nasional
Tak Hanya Segelintir, Ternyata Ada 82 Anggota DPR RI yang Main Judi Online

Tak Hanya Segelintir, Ternyata Ada 82 Anggota DPR RI yang Main Judi Online

Nasional
Pusat Data Nasional Jebol: Menkominfo Mundur atau Dimaklumi?

Pusat Data Nasional Jebol: Menkominfo Mundur atau Dimaklumi?

Nasional
Wapres: Penegakan Hukum Harus Punya Dasar yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Wapres: Penegakan Hukum Harus Punya Dasar yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Nasional
Ada Dua Versi Sikap Jokowi soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Mana yang Benar?

Ada Dua Versi Sikap Jokowi soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Mana yang Benar?

Nasional
Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com