Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/02/2014, 09:42 WIB

KOMPAS.com - BAGI pekerja pers, adalah suatu kemewahan tersendiri apabila bertemu dengan narasumber yang didambakan, tidak disuguhi dengan acara protokoler njelimet yang memuakkan. Insan pers mengerti sedalam-dalamnya bahwa protokoler itu sangat penting bagi para pemimpin formal atau mantan pejabat pemerintahan.

Namun, jika disuruh memilih tanpa protokoler atau dengan protokoler, wartawan akan spontan berseru ”tanpa protokoler dong”.

Kemewahan itu bisa didapatkan pada Jumat (7/2/2014) lalu ketika wartawan ingin bertemu dengan Wakil Presiden 2004-2009 Jusuf Kalla alias JK.

”Sekarang pun bisa dan ditunggu apabila mau ketemu Pak JK,” ujar Yadi, salah satu asisten pribadi JK yang setia.

Ketika wartawan datang ke Kantor Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jalan Gatot Subroto Kavling 96, Jakarta Selatan, JK sudah menunggu di teras lantai dua kantornya.

Ia duduk di bangku tempat menunggu untuk para tamu. Ia ramah dan hangat. Sosok semacam itu yang membuat Kantor Wakil Presiden di Jalan Merdeka dan Kebon Sirih, Jakarta, tiap hari selalu meriah dengan kehadiran para pekerja pers selama 2004 sampai 2009.

Begitu duduk, JK langsung bicara berbagai macam hal, antara lain soal banjir di sejumlah tempat di Indonesia, kemacetan dan kerusakan jalan raya di Jakarta dan beberapa lokasi di sepanjang jalan raya pantai utara (pantura) Jawa, para pengungsi bencana alam, serta pemilihan umum anggota legislatif dan presiden.

Soal pemilihan presiden, menurut JK, yang perlu dipikirkan tidak hanya mencari sosok populer, tetapi yang mampu membangun bangsa dan negeri ini setelah pemilihan tahun 2014 ini. ”Jangan ada pernyataan sombong lagi.... Masak, ada pernyataan yang mengatakan, seorang calon presiden bisa menang dalam pemilihan umum biarpun didampingi sandal jepit,” ujar JK.

”Kini kita bisa lihat, sandal jepit bisa membuat apa? Kini setelah terjadi banjir, baru kita tahu kita perlu pemimpin pemerintahan yang kuat, mampu membangun infrastruktur dan ekonomi dengan lebih cepat lagi,” kata JK.

JK pernah disamakan dengan tokoh Gajah Mada. ”Bahkan ada yang mengatakan, setelah Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit, orang nomor dua yang kini    memiliki kekuasaan besar adalah Jusuf Kalla,” begitu kata Roy BB Janis, dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2008, Wapres: Pendamping atau Pesaing?--Peran Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kini, nama JK banyak disebut untuk calon presiden atau wakil presiden. Soal itu, JK tidak membahas. Ia lebih memilih bicara soal subsidi BBM yang bisa menjadi bom waktu pada masa mendatang. Selamat berjuang Pak JK. (J Osdar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com