Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Indonesia Tak Rugi Tak Hadiri "Singapore Airshow"

Kompas.com - 10/02/2014, 09:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie menilai, tak ada persoalan jika Indonesia tidak menghadiri Singapore Airshow. Hal ini terkait protes Singapura karena Indonesia menamakan kapal perangnya "Usman Harun". 

"Enggak jadi masalah itu, dia (Singapura) kan kecil wilayahnya, kita yang besar tak perlu mempermasalahkan itu, kita juga tidak rugi," kata Marzuki, Senin (10/2/2014).

Marzuki mengatakan, penamaan kapal perang merupakan hak Indonesia. Apalagi Usman Harun adalah pahlawan nasional.

"Usman Harun itu kan hanya menjalankan tugas dan dianggap menjadi pahlawan. Apalagi pada saat itu kondisi apa yang dilakukan Usman Harun tidak salah, kemudian Usman Harun sebagai seorang tentara hanya menjalankan tugas yang diberikan, Usman Harun juga telah mendapatkan konsekuensi dari tindakannya," kata dia.

Ia mengatakan Singapura seharusnya menjadikan peristiwa tersebut dari bagian sejarahnya saja, dan tidak perlu mempermasalahkan.

"Kita harus lanjut terus soal pemberian nama KRI, tinggal ke depannya kita bangun komunikasi yang baik agar polemik seperti ini tidak terjadi lagi," ujar Marzuki.

Sebelumnya diberitakan, Pejabat Pertahanan  Indonesia, termasuk Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, tidak akan menghadiri Singapore Airshow, yang dimulai pada hari Selasa  (11/2/2014).

Menurut berita yang  dilansir dari The Straits Times, konfirmasi ketidakhadiran itu juga disampaikan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia Jenderal Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia Jenderal Budiman, dan Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia, Marsekal Ida Bagus Putu Dunia.

Langkah terbaru ini terjadi di tengah pertikaian diplomatik setelah Indonesia memutuskan untuk memberi nama sebuah kapal Angkatan Laut dengan UsmanHarun, seorang tentara yang mengebom sebuah bangunan Orchard Road pada tahun 1965. Peristiwa itu mengakibatkan tiga orang tewas dan 33 orang luka-luka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com