Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Timses Sebut Jokowi Tak Cocok Jadi Presiden

Kompas.com - 04/02/2014, 19:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gaya blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang selama ini mendapat pujian dari berbagai pihak kini justru dikritik. Gaya blusukan Jokowi yang langsung turun ke lapangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dinilai tidak cocok untuk memimpin Indonesia yang wilayahnya begitu luas.

Hal tersebut disampaikan konsultan politik Hasan Nasbi dalam diskusi "Inilah Demokrasi" yang digelar salah satu media online di Jakarta, Selasa (4/2/2014) sore.

Wilayah Indonesia yang terbentang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, menurut Hasan, tidak mungkin bisa dijangkau oleh Jokowi secara fisik. Oleh karena itu, gaya Jokowi yang selalu turun ke lapangan tidak mungkin bisa dilakukan jika politisi PDI-P itu menjadi presiden.

“Kalau cuma Jakarta secara fisik okelah, Solo juga oke. Tapi kalau Sabang sampai Merauke dipimpin dengan gaya blusukan dia, mau jadi seperti apa,” ujar konsultan politik Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu itu.

Dia mencontohkan ketika Jokowi turun langsung untuk mengangkat karung di lokasi tanggul yang jebol. Jika untuk menyemangati masyarakat di sekitar tanggul yang terkena musibah, menurutnya, hal yang dilakukan Jokowi tersebut sangat positif.

Namun, jika untuk mencari solusi mengatasi tanggul yang jebol, cara blusukan langsung ke lapangan itu, menurutnya, tidak tepat. Jokowi, kata dia, harus membuat kebijakan yang sistematis sehingga tanggul, baik di lokasi itu maupun di lokasi lainnya, tidak kembali jebol untuk kesekian kalinya.

“Karena tanggul yang jebol itu banyak, kalau mau didatangi satu per satu, tidak mungkin bisa selesai masalahnya,” kata Hasan.

Oleh karena itu, Hasan menganggap belum tepat jika Jokowi dicalonkan untuk maju sebagai capres pada Pemilu 2014. Meskipun masyarakat luas menginginkan Jokowi sebagai presiden, tetapi secara kapabilitas, Hasan menilai Jokowi tidak mampu untuk menangani Indonesia yang jauh lebih besar daripada Jakarta.

“Jadi investasi terbesar PDI-P saat ini adalah mempertahankan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta,” pungkas Hasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com