Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IRC, Elektabilitas Jokowi Dua Kali Lipat Prabowo

Kompas.com - 01/02/2014, 15:29 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Indonesia Research Centre (IRC) menujukkan elektabilitas Joko Widodo menempati posisi teratas sebagai calon presiden 2014. Elektabilitasnya lebih dari dua kali lipat elektabilitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Untuk elektabilitas capres, Jokowi berada di posisi teratas dengan angka 31 persen. Masih terpaut cukup jauh dari posisi kedua dan ketiga," ujar peneliti IRC, Yunita Mandolang, saat menyampaikan hasil survei di Restoran Warung Daun, Jakarta, Sabtu (1/2/2014).

Untuk elektabilitas, posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Prabowo (14 persen), Wiranto (13,5 persen). Sedangkan yang lainnya, tingkat elektabilitas di bawah 10 persen.

Secara berurutan, yaitu Aburizal Bakrie (6 persen), Megawati Soekarnoputri (4,7 persen), Jusuf Kalla (4,4 persen), Dahlan Iskan (4,1 persen), Surya Paloh (3,5 persen), dan Mahfud MD (2,7 persen). Sementara itu, untuk kapabilitas Jokowi mendapat nilai tertinggi yaitu 3,1.

"Dari 12 atribut kapabilitas dibagi dan dapat rata-ratanya. Jokowi dianggap paling mampu dibanding yang lain," terang Yunita.

Posisi berikutnya berturut-turut yaitu Jusuf Kalla (2,8), Wiranto (2,6), Prabowo Subianto (2,4), Surya Paloh (2,3), Megawati (1,7), Aburizal (1,5), Dahlan Iskan (1,4), dan Mahfud MD (1,2).

Yunita menjelaskan, dengan berlakunya syarat presidential threshold (PT) minimal 20 persen, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapat maju sendiri jika mengusung Jokowi sebagai capres.

"Kalau Prabowo selalu menduduki posisi kedua dalam berbagai survei. Tidak bisa mengandalkan kendaraan Partai Gerindra untuk maju sendirian. Masih membutuhkan tambahan suara 6-7 persen," terangnya.

Survei ini dilakukan pada 23 Desember 2013-14 Januari 2014 dengan 1.400 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan bantuan kuisioner. Adapun margin of error hasil survei yaitu 2,6 persen dan tingkat kepercayan sebesar 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com