Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Harus Tegur 4 Menteri yang Tak Laporkan Rencana Bansos

Kompas.com - 17/01/2014, 13:41 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menegur empat menteri yang tidak menyerahkan rencana program dana bantuan sosial di kementeriannya. Keempat menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif seharusnya melaporkan rencana bansos di kementeriannya untuk kepentingan pengawasan. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini.

"Harus didorong, agar presiden menegur menteri tersebut," ujar Roy, di Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Menurut Roy, Presiden harus berperan aktif mendorong anak buahnya agar berkompetisi dengan adil dengan tidak menggunakan uang negara. Roy mengatakan, rencana program bansos dan dana yang akan digunakan merupakan informasi publik. Jadi, seharusnya empat menteri itu transparan, khususnya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Kan mereka tahu, Bawaslu adalah lembaga  pengawas. Kalau mereka tahu ada potensi korupsi politik, mereka harusnya menyerahkan itu tanpa harus didesak," lanjutnya.

Sebelumnya, Bawaslu meminta 10 menteri yang mengajukan diri menjadi caleg untuk menyampaikan program dan rencana anggaran bansos. Namun, hingga waktu yang ditentukan, empat menteri belum juga menyerahkannya.

"Untuk mengawasi apakah bansos disalahgunakan atau tidak.  Ada empat kementerian (belum menyerahkan rencana program dan anggaran bansos)," ujar Anggota Bawaslu Endang Wihdatiningtyas di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2014).

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Coruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan mengatakan, dana bansos rawan dipolitisasi menjelang pemilul legislatif (pileg). Pengamatan ICW, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat rentan digunakan untuk dana kampanye.

Sebanyak 10 menteri mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif untuk bertarung pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Mereka adalah Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Syarifuddin Hasan (Partai Demokrat), Menteri Perhubungan EE Mangindaan (Partai Demokrat), Menteri ESDM Jero Wacik (Partai Demokrat), Menpora Roy Suryo (Partai Demokrat), dan Menhuk HAM Manusia Amir Syamsuddin (Partai Demokrat).

Selain itu, Menteri Pertanian Suswono (Partai Keadilan Sosial), Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring (Partai Keadilan Sosial), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa), Menteri Perhubungan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini (Partai Kebangkitan Bangsa), serta Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Diminta Segera Tangkap 4 Bandar Besar Judi 'Online' yang Sudah Terdeteksi

Polri Diminta Segera Tangkap 4 Bandar Besar Judi "Online" yang Sudah Terdeteksi

Nasional
Pemerintah Pasrah Data PDN Diretas, Pengamat: Tak Bisa, Harus 'Do Something'

Pemerintah Pasrah Data PDN Diretas, Pengamat: Tak Bisa, Harus "Do Something"

Nasional
Mendagri Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Terlibat Judi Online

Mendagri Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Terlibat Judi Online

Nasional
Kontras Sebut Hanya 2 dari 11 Rekomendasi TPPHAM yang Dieksekusi Pemerintah

Kontras Sebut Hanya 2 dari 11 Rekomendasi TPPHAM yang Dieksekusi Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi 'Online'

Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi "Online"

Nasional
Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Nasional
Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Nasional
Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Nasional
Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Nasional
PDN Kena 'Ransomware', Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Nasional
Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Nasional
PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

Nasional
Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com