Bawaslu: 4 Menteri Tak Serahkan Rencana Bansos untuk Diawasi

"Kami minta 10 kementerian untuk memberikan rencana program bansos, untuk mengawasi apakah bansos disalahgunakan atau tidak.  Ada empat kementrian (belum menyerahkan rencana program dan anggaran bansos)," ujar anggota Bawaslu Endang Wihdatiningtyas di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2014) malam.

Ia mengatakan, surat tersebut telah dilayangkan sejak 2013 lalu. Namun, kata dia, Bawaslu tidak dapat mendesak kementerian yang bersangkutan untuk menyerahkannya. "Kalau kami minta berkali kali, kalau tidak dibalas, kan kami tidak bisa apa-apa," lanjut Endang.

Anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, kementerian yang belum menyerahkan rencana tersebut adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Daniel menuturkan, tiga kementerian menyatakan tidak memiliki anggaran bansos. Tiga kementerian itu adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhuk HAM).

Ia menyampaikan, selain menyurati 10 kementerian yang bersangkutan, pihaknya juga sudah memerintahkan pengawas pemilu di tingkat daerah agar mengawasi penggunaan dana bansos tersebut langsung di lapangan. "Kami perintahkan ke pengawas di bawah, untuk program-program yang seperti ini (bansos) tolong diawasi penggunaannya, agar tidak disalahgunakan," kata Daniel.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Coruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan mengatakan, dana bansos rawan dipolitisasi menjelang pemilul legislatif (pileg). Pengamatan ICW, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat rentan digunakan untuk dana kampanye.

Sebanyak 10 menteri mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif untuk bertarung pada Pemilu Legislatif 2014 mendayang. Mereka adalah Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Syarifuddin Hasan (Partai Demokrat), Menteri Perhubungan EE Mangindaan (Partai Demokrat), Menteri ESDM Jero Wacik (Partai Demokrat), Menpora Roy Suryo (Partai Demokrat) dan Menhuk HAM Manusia Amir Syamsuddin (Partai Demokrat).

Selain itu juga Menteri Pertanian Suswono (Partai Keadilan Sosial), Menteri Komunikasi dan Informatika Tiffatul Sembiring (Partai Keadilan Sosial), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa), Menteri Perhubungan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini (Partai Kebangkitan Bangsa), serta Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional).