Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

”Konvensi” Gaya PKB

Kompas.com - 15/01/2014, 10:04 WIB

 


KOMPAS.com -
Ketika beberapa ketua umum partai politik mengajukan diri sebagai calon presiden, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar justru berkonsentrasi mengurus partai. PKB lantas menggadang sekaligus tiga nama sebagai bakal calon presiden di Pemilu 2014.

Tiga nama yang belakangan gencar dipromosikan PKB itu adalah musisi dangdut Rhoma Irama, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

”Ketiganya adalah figur yang kami jual ke masyarakat. Ini juga menggairahkan pengurus dan konstituen,” kata Muhaimin.

PKB lalu membuat semacam ”konvensi” untuk ketiga sosok itu, yaitu dengan memberikan kesempatan mereka untuk kompetisi menjadi capres dari PKB sambil sama-sama berkeringat membesarkan partai ini.

Menurut Muhaimin, ketiga figur itu memiliki segmentasi berbeda. Rhoma punya basis di masyarakat bawah. Mahfud bergerak di kelas menengah atas, pengurus partai, pesantren, dan tokoh lokal. Kalla memiliki dukungan kuat di Indonesia timur.

Meski tidak diformalkan sebagai ”konvensi”, strategi PKB itu memperoleh sorotan luas. Hubungan antara ketiga figur itu dan partai pun saling menguntungkan. Ketiganya perlu kendaraan politik dan PKB butuh ketokohan mereka untuk membesarkan partai.

Rhoma, misalnya, memudahkan PKB untuk langsung menemui masyarakat. Dengan menampilkannya, partai bisa mengumpulkan ribuan warga tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk konsumsi dan transpor. Mahfud, sebagai orang dekat dan menteri era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), jadi sumber rujukan pemikiran Gus Dur di partai itu.

”Kami saling melengkapi. Saya senang, ketiganya tidak merasa saling bersaing. Tidak ada gesekan,” kata Muhaimin.

Dalam beberapa kesempatan, Rhoma mengaku nyaman mengikuti proses pencapresan di PKB. Begitu pula dengan Mahfud yang kian rajin terjun ke lapangan. Adapun Jusuf Kalla masih menunggu perkembangan.

Ketiga figur itu selama ini akhirnya membantu PKB melakukan ”serangan darat”, yaitu bertemu langsung dengan masyarakat secara murah dan efektif. Keberadaan mereka membantu PKB yang selama ini merasa tak cukup kuat melancarkan ”serangan udara,” yaitu iklan di media, terutama televisi. Tentang siapa nanti yang benar-benar diusung sebagai capres, PKB bakal mempertimbangkan hasil survei, hasil pemilu legislatif, dan dinamika politik yang terjadi.

Kebangkitan kembali

PKB menjadikan Pemilu 2014 sebagai momen pemulihan (recovery) dari konflik. Maklum, sejak didirikan para tokoh Nahdlatul Ulama tahun 1998 sebagai saluran politik kaum nahdliyin, partai itu didera beberapa konflik.

Puncak gesekan terjadi menjelang Pemilu 2009 saat kepengurusan partai terbelah menjadi dua. Satu kepengurusan dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lukman Edy, dan Ketua Dewan Syuro KH Abdul Aziz Mansyur. Kepengurusan lain dipimpin Ketua Umum Ali Masykur Musa, Sekjen Yenny Wahid, dan Gus Dur jadi Ketua Dewan Syuro.

Proses pengadilan memenangkan kepengurusan Muhaimin. Namun, dampak konflik itu terasa di Pemilu 2009, perolehan suara PKB anjlok tinggal 4,9 persen suara. Pencapaian itu menurun 50 persen dibandingkan 10,57 persen suara yang didapat PKB di Pemilu 2004. Pada Pemilu 1999, PKB bahkan mendapat 12,6 persen suara dan Gus Dur terpilih jadi presiden RI.

PKB berusaha menjadikan Pemilu 2014 sebagai momen kebangkitan. Setelah mampu bertahan melewati sejumlah konflik, kini PKB optimistis menatap pemilu mendatang.

Selain menggarap kaum nahdliyin, kini PKB juga aktif mendekati kaum muda dengan kegiatan berbasis komunitas serta kelompok rasional dengan menjual program. Pekan lalu, Presiden Direktur Lion Group Rusdi Kirana bahkan resmi bergabung dalam jajaran pengurus dan langsung menjadi Wakil Ketua Umum DPP PKB. Masuknya Rusdi yang dikenal sebagai pengusaha sukses bidang penerbangan jelas menjadi suntikan segar.

Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PKB Saifullah Ma’shum berharap masuknya Rusdi akan semakin menggairahkan partai. ”Kami ingin beliau membantu mengembangkan manajemen partai agar menjadi lebih modern. Ini juga menegaskan, PKB partai yang terbuka,” katanya.(Ilham Khoiri/M Hernowo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan 'Bypass'

Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan "Bypass"

Nasional
Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Nasional
Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Nasional
MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Nasional
Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Nasional
Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Nasional
Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak 'Back Up' Data PDN Sebab Anggaran

Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak "Back Up" Data PDN Sebab Anggaran

Nasional
PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Nasional
Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Nasional
Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Nasional
Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Nasional
Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com