Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keputusan Pemerintah Soal Kenaikan Harga Elpiji Tunggu SBY

Kompas.com - 04/01/2014, 18:47 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.COM - Setelah lebih dari tiga jam rapat dengan sejumlah menteri dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) di kantor Wapres, Jakarta, Sabtu (4/1/2014), Wakil Presiden RI Boediono belum bisa memaparkan kepada masyarakat keputusan pemerintah soal kenaikan harga gas elpji 12 kilogram.

Hasil rapat hari ini akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), besok, di bandara Halim Perdanakusuma dalam rapat terbatas. Dalam konferensi pers sore ini, Boediono hanya menjelaskan rapat yang dihadiri Menko Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa itu, membahas secara detil kebijakan yang diumumkan Pertamina.

Ia mengatakan, mereka telah membahas secara mendalam dari berbagai segi, baik dari segi pelaksanaan, hambatan di lapangan, ketersediaan, serta distribusi. "Tapi kita juga mendengarkan laporan dari masyarakat. Kami juga mengecek aspek lain, dari pandangan para menteri. Dan akhirnya kita menyimpulkan sesuatu laporan yang nanti kita sampaikan ke Presiden," ujarnya.

Boediono hanya berpesan, untuk saat ini pasokan gas elpiji harus tersedia. "Sementara, kita amankan suplai, jangan sampai ada kekurangan," imbuhnya.

Hatta juga belum mau buka suara tentang hasil rapat itu. Yang jelas, kata dia, dalam rapat itu  sudah didengar kondisi masyarakat, juga kondisi Pertamina. "Besok hasilnya akan dirataskan (rapat terbatas). Bagus sekali, sangat baik, sangat komprehensif," kata Hatta.

Selain Hatta, dan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, rapat itu juga dihadiri Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri ESDM Jero Wacik, serta Kepala UKP4 Kuntoro M.

Rapat itu digelar menyusul kebijakan Pertamina menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi 12 kilogram yang langsung membuat resah masyarakat. Mulai 1 Januari 2014 Pertamina menaikkan harga elpiji nonsubsidi tabung 12 kg sebesar 68 persen. Dengan kenaikan Rp 3.959 per kg tersebut, maka kenaikan harga per tabung elpiji 12 kg mencapai Rp 47.508. Sebelum kenaikan, harga elpiji 12 kg adalah Rp 5.850 per kg atau Rp 70.200 per tabung, yang berlaku sejak 2009. Dengan demikian, harga elpiji 12 kg akan menjadi Rp 117.708 per tabung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com