"Rasanya enggak mungkin (permohonan penangguhan diberikan)," kata Busyro seusai menjadi pembicara dalam seminar antikorupsi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (23/12/2013).
Busyro menjelaskan, penahanan Atut justru bermanfaat untuk memudahkan penyidikan dan keamanan yang bersangkutan. Di sisi lain, kemungkinan KPK menangguhkan penahanan pada seorang tersangka korupsi juga diakuinya hampir tidak mungkin terjadi.
"Ini juga untuk kesetaraan, yang lain-lain jarang yang kita kabulkan. Jadi, kalau dikabulkan, ini justru menimbulkan problem ketidakadilan," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Firman Wijaya, berencana mengajukan penangguhan penahanan kliennya kepada KPK. Rencana ini, kata Firman, akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak keluarga Atut.
Atut ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, sejak Jumat (20/12/2013) pekan lalu. Penangguhan penahanan akan diajukan karena Atut dianggap kooperatif menjalani proses pemeriksaan sebelumnya. Meski diatur dalam KUHAP, Firman menyadari, hingga saat ini belum ada tersangka atau tahanan di KPK yang bisa ditangguhkan masa penahanannya. Sebagai Gubernur Banten, ungkap dia, Atut memiliki tugas-tugas yang harus dikerjakan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.