Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembunuh Nomor Satu Partai adalah Isu Korupsi

Kompas.com - 21/12/2013, 15:36 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda, mengatakan, pembunuh partai nomor satu adalah kasus dugaan korupsi yang menjerat kader partai. Isu korupsi dianggap dapat menjatuhkan elektabilitas suatu partai politik.

“Survei kami mencari faktor kegagalan parpol secara umum, pembunuh partai nomor satu adalah korupsi. Kedua, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai, pemberitaan, selanjutnya konflik internal,” kata Hanta dalam diskusi bertajuk “Setelah Atut Tersangkut” di Jakarta, Sabtu (21/12/2013).

Hanta lantas mencontohkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang mengalami degradasi setelah ketua umumnya terjerat kasus korupsi. Anas Urbaningrum, mantan ketua Umum Partai Demokrat, terjerat kasus dugaan korupsi Hambalang dan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang divonis 16 tahun penjara dalam kasus suap dan pencucian uang kuota impor daging sapi.

Menurut Hanta, dampak kasus korupsi begitu hebat bagi dua partai tersebut karena keduanya menjadikan isu antikorupsi sebagai jantung elektoral.

“Tapi kalau Golkar tidak menempatkan di jantungnya. Golkar memang paling tinggi tingkat kelembagaannya. Jadi, kalau mau menjatuhkan Golkar dengan isu korupsi, itu keliru. Kalau poros politik, antara JK dengan Aburizal Bakrie, kalau itu diputar, itu yang relatif lebih berpengaruh,” kata Hanta.

Dia menanggapi pertanyaan moderator diskusi mengenai kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang juga pengurus Partai Golkar tersebut. Berbeda dengan Partai Demokrat dan PKS, menurut Hanta, isu korupsi tidak berpengaruh besar terhadap elektabilitas Golkar secara nasional meskipun pengaruhnya tetap besar di regional Banten.

Meski demikian, Hanta mengingatkan Golkar supaya tetap mengantisipasi agar kasus dugaan korupsi yang menjerat Atut isunya tidak menguat. Dia juga mengingatkan Golkar bahwa ada figur di luar partai yang patut diwaspadai.

“Justru ada figur kuat di luar Golkar dan bisa menggerus suara Golkar. Kita ingat 2009, 2004 magnet SBY yang sangat kuat. Harus diantisipasi kalau Jokowi sangat mungkin ambil suara Golkar ke PDI-P, tapi Golkar juga tidak boleh remehkan kasus korupsi ini, antisipasi isu itu agar tidak menguat,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com