Wapres: Persoalan Lapas Krusial

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono berharap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan kinerjanya. Secara khusus, Wapres menyoroti pengelolaan lembaga permasyarakatan  yang terus menjadi sorotan publik.

"Pengelolaan lapas (lembaga permasyarakatan) ini sangat krusial akhir-akhir ini. Kita dengar beberapa kejadian yang saya kira jadi perhatian kita semua," kata Wapres saat membuka Rapat Pimpinan Kemenkumham di Istana Wapres, Jakarta, Senin (16/12/2013).

Rapat itu diikuti para pimpinan unit eselon I, kepala kantor wilayah, kepala divisi, dan jajaran Kemenkumham lain. Hadir pula Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto dan Jaksa Agung Basrief Arief.

Wapres mengatakan, reformasi lapas sangat penting. Menurut dia, rencana aksi yang sudah diarahkan oleh Kemenko Polhukam sudah jelas. Ke depan, rencana aksi itu perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

"Kalau masih belum pas, yah disesuaikan, baik managemen, masalah kelebihan kapasitas, dan sebagainya. Kita dukung apa yang perlu dilakukan. Jangan sampai timbul masalah-masalah yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Kita semua tahu masalahnya besar, tidak bisa diserahkan kepada satu dua orang. Kita semua harus dukung," kata Wapres.

Seperti diketahui, masalah di lapas yang menjadi sorotan publik seperti kelebihan kapasitas, peredaran narkotika, dan kerusuhan. Terakhir, terjadi kerusuhan hingga pembakaran di Lapas Kelas II Palopo, Makassar.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin mengatakan, pihaknya terus melakukan pembenahan lapas. Salah satu langkah yakni tidak mempidanakan pengguna narkoba.

"Kita akan melakukan assesment awal terhadap para korban narkotika yang memenuhi lapas kita hampir setengahnya. Saya harapkan dalam hitungan hari akan ada semacam kesepakatan bersama antara seluruh pihak terkait, BNN (Badan Narkotika Nasional), Menkumham, Kapolri, Jaksa Agung, Mensos, dan Menkes," kata Amir.