Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rhoma: Mau Dipimpin oleh Saya? Pilih PKB

Kompas.com - 14/12/2013, 12:53 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rhoma Irama meminta semua orang yang ingin dipimpin olehnya untuk membantu memenangkan PKB dalam Pemilu Legislatif 2014. Jika perolehan suara PKB tinggi, dirinya bisa diusung oleh PKB.

"Barang siapa yang ingin dipimpin Rhoma Irama, dia harus memenangkan PKB," kata Rhoma saat meresmikan Posko Rhoma Irama for Republik Indonesia (Riforri) di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Sabtu (14/12/2013).

Peresmian itu dihadiri Ketua Umum DPP PKB yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri PDT Helmy Faizal, ratusan orang dari kalangan ulama, kader PKB, dan Komunitas Fans Rhoma dan Soneta (Forsa).

Dalam pidatonya, Rhoma bercerita bagaimana dirinya bisa maju sebagai capres. Ia mengaku sudah diminta menjadi capres sebelum pemilu 2004. Ketika itu, kata dia, sekelompok ulama dan politisi memintanya menjadi ketua umum salah satu parpol Islam.

Jika menjadi Ketum, kata Rhoma, dirinya dapat maju sebagai capres lantaran rakyat yang memilih di Pemilu 2004, bukan MPR. Di samping punya popularitas, elektabilitas, dan kapabilitas, kata Rhoma, dirinya dianggap mempunyai visi dan misi yang jelas. Hal itu terlihat dalam lagu-lagu yang selama ini dibuatnya.

Rhoma mengamini pernyataan itu. Ia menyinggung beberapa lagunya tentang HAM dan korupsi. Raja dangdut itu lalu bernyanyi sepenggal lagu. Namun, ia mengaku ketika itu menolak lantaran belum berpikir menjadi presiden.

Menurut Rhoma, tawaran sama datang sebelum Pemilu 2009. Namun, kali ini untuk diusung menjadi calon wakil presiden. Popularitasnya dianggap bisa mendongkrak suara. Ia mengaku kembali menolak.

Rhoma mengaku kembali diminta menjadi capres tahun 2011 oleh sekelompok orang yang menamakan diri Tim 9. Kali ini, tanpa diberi waktu berpikir, menurut Rhoma, dirinya dipaksa untuk menerima.

"Kali ini saya ada keterpanggilan," ucapnya.

Rhoma menjelaskan, dirinya mau maju di pilpres lantaran semakin lama kondisi Indonesia semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Indikatornya, kata dia, setiap hari pasti ada berita konflik horizontal, saling hujat antar-elite, kriminalitas, serta korupsi.

Setelah mendeklarasikan diri sebagai capres, lanjutnya, dukungan dari berbagai kalangan semakin bertambah. Akhirnya, kata dia, Muhaimin mendatanginya pada 2 Maret 2013. Muhaimin menyatakan PKB akan mendukung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com