Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Minta KPK Buktikan Kejahatan Keluarga di Banten

Kompas.com - 04/12/2013, 15:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad diminta membuktikan ucapannya soal kejahatan keluarga yang terjadi di Provinsi Banten. Pasalnya, hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka terkait kasus suap sengketa Pilkada Banten, yakni Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), yang merupakan adik dari Gubernur Banten, Ratut Atut Chosiyah.

"Terkait pernyataan Ketua KPK, saya kira kami sangat menghormati proses hukum yang sedang dijalani Ibu Atut dan keluarganya. Silakan saja Pak Abraham membuktikan pernyataannya dengan bukti-bukti hukum membenarkan pernyataan beliau," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Rabu (4/12/2013).

Ace menuturkan, dia percaya dengan kredibilitas KPK bisa mengungkap kasus korupsi di Banten tanpa ada intervensi politik apa pun. Ace menegaskan, Partai Golkar sama sekali tak terpengaruh dengan kasus hukum di Banten yang mulai mengaitkan ke dinasti Atut.

"Partai Golkar terus melakukan konsolidasi dan bekerja tanpa terganggu dengan kasus yang mendera ibu Atut, adiknya, maupun Ibu Airin. Terakhir kami telah meresmikan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar Provinsi Banten serta Kabupaten/Kota se-Banten," kata anggota Komisi VIII DPR ini.

Kejahatan di Banten

TRIBUNNEWS/HERUDIN Abraham Samad.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menduga, ada banyak kasus dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Banten. Menurut Abraham, aktor dalam kasus-kasus itu berkaitan satu sama lain. Dia bahkan menyebut telah terjadi kejahatan keluarga di Banten.

"Di Banten itu kejahatan keluarga," kata Abraham di Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Abraham mengungkapkan, KPK kini melakukan pendalaman dari kasus-kasus terkait Banten yang sedang disidik. Sejauh ini, KPK menyidik dua kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemrov Banten, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Tangerang Selatan, Banten, dan kasus dugaan suap pemilihan kepala daerah (pilkada) di Lebak, Banten.

"Kita masih melakukan pendalaman karena kita ingin membongkar kasus Banten secara utuh. Kasus di Banten itu banyak, bukan cuma di Tangsel, tapi juga di Provinsi Banten," tutur Abraham.

Selain menyidik dua kasus tersebut, KPK melakukan penyelidikan terkait pengadaan alkes di Provinsi Banten. Abraham juga mengatakan bahwa banyak pengaduan masyarakat terkait Banten yang masuk ke KPK.

"Kita ingin memeriksa satu per satu dan menyinergikan karena antara satu dengan lainnya punya keterkaitan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com