Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Bila Maju Jadi Capres dari Partai Lain, JK Tak Langgar Aturan

Kompas.com - 04/12/2013, 05:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar Nudirman Munir mengatakan, partainya sama sekali tak mempersoalkan salah satu tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla yang menjalin komunikasi dengan banyak partai politik. Nudirman bahkan berpendapat, JK bisa saja maju sebagai kandidat capres dari partai lain.

"Kalau (JK maju jadi capres) itu terjadi, enggak melanggar aturan. Toh, Pak JK dulu sudah pernah maju sebagai wapres bersama dengan Pak SBY di saat partai punya calon lain," ujar Nudirman di Kompleks Parlemen, Selasa (3/12/2013). Menurut dia, seringnya JK hadir dalam berbagai acara partai politik bukanlah menunjukkan ketidaksetiaan JK pada partainya, melainkan lebih karena JK sudah menjadi tokoh nasional.

"Lagi pula dia sudah menyatakan akan tetap berada di Golkar. Dulu menjadi wapres dari Pak SBY juga tetap di Golkar," kata anggota Komisi III DPR ini. Seringnya JK menjalin komunikasi dengan partai-partai diyakini Nudirman tak akan mengganggu pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie menjadi presiden. "Lagi pula terlalu jauh berandai JK maju dari partai lain. Bagi kami, apa pun yang dikatakan Pak JK adalah saran yang konstruktif bagi Golkar," ujarnya.

Belakangan, JK kerap terlihat dalam acara-acara partai politik lain. Terakhir, JK hadir pada dialog kepemimpinan yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa. JK, yang juga diusung sebagai kandidat capres PKB, hadir bersama dengan dua kandidat capres lainnya, Mahfud MD dan Rhoma Irama.

Setelah itu, JK juga tampak hadir pada acara Rakernas Partai Nasdem. Bahkan JK seakan bereuni dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Bappilu Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan. Dalam forum itu, JK bahkan mengkritik Partai Golkar yang tak lagi demokratis.

Sibuk mendatangi acara-acara partai lain, JK sama sekali tak menampakkan batang hidungnya dalam perhelatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V Partai Golkar tanggal 22-23 November 2013. Menurut Nudirman, saat itu JK bukannya tak ingin hadir. "Tapi di saat yang bersamaan kan ada tugas PMI terkait korban badai Haiyan di Filipina," imbuh Nudirman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com