Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Gaet Rhoma Jadi Capres, PKB Mau Bergurau?"

Kompas.com - 03/12/2013, 17:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik CSIS, J Kristiadi, menganggap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah bergurau saat membawa Rhoma Irama sebagai salah satu bakal calon presiden untuk diusung di 2014. Menurut Kristiadi, politik bukan dunia Rhoma Irama.

Ia menyampaikan, PKB telah sangat tepat mengundang tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD masuk sebagai bakal calon presiden yang ditawarkan kepada publik. Kedua tokoh itu dianggapnya mumpuni dan memiliki kemampuan lebih baik di dunia politik ketimbang Rhoma Irama.

"Bukan karena Rhoma tidak hebat, dia hebat dalam bidangnya. Tapi, kalau dalam politik itu pasti bukan dunia beliau. Saya sendiri bertanya PKB ini mau bergurau?" Kata Kristiadi, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Kristiadi menuturkan, Jusuf Kalla dan Mahfud MD telah sangat populer karena memiliki rekam jejak yang jelas pada bidangnya masing-masing. Sementara Rhoma belum cukup merasakan banyak asam garam dunia politik karena profesinya lebih banyak sebagai penyanyi dangdut.

"Sebenarnya, tiga tokoh yang sama-sama hebat, tapi yang dua sudah kita tahu kehebatannya di bidang politik, yang satu hebat di bidang menyanyi," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Rhoma adalah pedangdut yang telah menyatakan diri sebagai calon presiden dari PKB. Rhoma sering kali mengatakan bahwa pendeklarasiannya sebagai calon presiden telah sah meski masih ada bantahan dari internal PKB.

Sementara itu, Mahfud MD adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hanya akan maju sebagai calon presiden dari PKB. Mahfud menganggap PKB sebagai rumah besarnya, dan itu salah satu alasannya menolak ikut menjadi kandidat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Terakhir adalah Jusuf Kalla, tokoh senior Partai Golkar ini mendapat dukungan dari mayoritas pengurus DPW PKB. Meski begitu, Jusuf Kalla belum memberi keputusan partai mana yang akan dijadikannya sebagai kendaraan pada tahun depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com