Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rhoma Irama: Saya dan Jokowi Pasangan Ideal

Kompas.com - 03/12/2013, 13:09 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Raja dangdut Rhoma Irama yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2014 mengklaim ideal jika berpasangan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Menurut Rhoma, ia dan Jokowi sama-sama merakyat.

"Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Rhoma pasangan sama Jokowi sangat mungkin. Ini bisa jadi pasangan ideal. Saya rasa seperti itu," ujar Rhoma, dalam diskusi Mencari Pemimpin Masa Depan Pilihan Umat, Selasa (3/12/2013), di Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur.

Kesamaan dirinya dan Jokowi, kata Rhoma, karena latar belakang dirinya sebagai penyanyi dangdut yang dianggap milik rakyat.

"Saya lihat Beliau (Jokowi) orang yang merakyat. Lalu, dangdut itu juga kan segmennya rakyat dan punya rakyat," ujar Rhoma.

Tribunnews.com/ Adiatmaputra Fajar Pratama Jokowi saat melepas Gowes Asik di Plaza Barat Senayan, Minggu (17/11/2013).
Meski pernah melayangkan "serangan" terhadap Jokowi saat Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, Rhoma mengakui bahwa mantan Wali Kota Surakarta itu adalah salah satu putra terbaik bangsa. 

Meski demikian, Rhoma mengatakan, belum ada rencana konkret soal wacana berpasangan dengan Jokowi. Akan tetapi, gagasan itu mungkin direalisasikan.

"Saya tidak mengatakan ada rencana, tapi ketika ada pendapat kalau seandainya Jokowi bersama Rhoma bersanding untuk memimpin Indonesia, mungkin bisa terjadi dan akhirnya, mudah-mudahan, itu bisa baik," kata dia.

Rhoma mengatakan, ia akan menggunakan Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengantarkan keinginannya maju sebagai calon presiden. Namun, hingga saat ini, PKB belum memastikan capres yang akan diusungnya.

Saat ini, tiga bakal capres diwacanakan diusung oleh PKB, yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Rhoma Irama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com