Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Penggunaan Jilbab bagi Polwan Ditunda

Kompas.com - 02/12/2013, 15:04 WIB
Dani Prabowo

Penulis


TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman memutuskan untuk menunda pemberlakukan aturan penggunaan jilbab bagi polisi wanita (polwan). Penundaan itu dilakukan setelah ia mendapatkan laporan bahwa penggunaan jilbab belum seragam.

"Saya telepon Pak Irwasum, tolong moratorium dulu aturan karena tidak seragam. Saya melihat ada yang merah, ada yang putih, ada yang macam-macam. Ada yang sampai dikeluarkan. Enggak elok kan," kata Sutarman, seusai menghadiri kegiatan HUT ke-63 Polairud, di Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (2/12/2013).

Penundaan itu dikeluarkan Polri dalam bentuk telegram pada 28 November 2013 yang telah disebar ke seluruh kepolisian daerah. Meski demikian, telegram tersebut tak ditandatangani Sutarman, melainkan Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Oegroseno.

SERAMBI/BUDI FATRIA Polwan Polda Aceh mengenakan jilbab pada peringatan HUT ke-67 Bhayangkara di halaman Mapolda Aceh, Banda Aceh, Senin (1/7/2013).
Menurut Kapolri, ia sengaja memerintahkan kepada Wakapolri untuk menandatangani surat tersebut karena ia tengah melakukan kunjungan kerja ke Papua sehingga tidak memungkinkan untuk menandatangani surat tersebut.

"Waktu itu saya yang suruh. Karena ketidakseragaman tadi. Saya kan sedang di Papua kemarin," katanya.

Lebih lanjut, Kapolri menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera menyusun aturan yang mengatur penggunaan jilbab bagi polwan. Ia mengatakan, penyusunan aturan itu bukan perkara mudah karena terkait dengan anggaran yang nantinya akan dianggarkan Polri untuk pengadaan pakaian dinas harian muslim.

Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri Kombes (Pol) Agus Rianto mengatakan, meski moratorium penggunaan jilbab telah dikeluarkan, hal itu tidak akan berlaku bagi para polwan yang berdinas di Kepolisian Daerah Aceh. Pasalnya, mereka telah memiliki aturan sendiri yang mengatur penggunaan jilbab bagi polwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com