Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Usulkan Rekapitulasi Suara Pemilu Dipindai

Kompas.com - 25/11/2013, 22:22 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewacanakan untuk memindai rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu 2014. Tujuannya, agar hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) segera terpublikasi dan tidak berubah hingga di KPU.

"C1 (formulir rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS) harus segera dipublikasikan dengan cara dipindai, lalu diunggah di situs KPU. Seluruh dunia bisa melihat. Ini bentuk kami ingin aman dan nyaman," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay pada uji publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2014 di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2013).

Ia menuturkan, publik pun dapat lebih cepat mengetahui hasil pemungutan suara. Menurutnya, rekapitulasi perolehan suara dapat diketahui hanya dalam waktu 1 pekan saja. "Kami ingin menjawab keingintahuan masyarakat dengan cepat. Kalau cara lama butuh waktu 30 hari baru tahu. Kalau dengan pemindaian, bisa dengan satu minggu sudah bisa tahu hasilnya," katanya.

Ia mengatakan, pemindaian rekapitulasi suara akan dilakukan tidak hanya di tingkat TPS, namun juga pada panitia pemilihan suara (PPS) di tingkat kelurahan dan panitia pemilihan kecamatan. Dia berharap, mekanisme itu menjamin transparansi dan kejujuran rekapitulasi suara.

Hadar mengatakan, untuk menjamin sistem yang akan digunakan terpercaya, KPU akan melibatkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 dalam pembuatan sistem penghituan suara nanti.

"Proses pembuatan sistem ini nanti akan melibatkan masukan saudara-saudara juga," kata Hadar.

Tetapi, kata Hadar, rekapitulasi suara yang dipindai dan dipublikasikan melalui situs KPU bukan merupakan hasil resmi pemilu. "Yang resmi nanti ketika diumumkan di (KPU) pusat. Tapi yang ingin bukti juga bisa dapat sekaligus untuk alat kontrol," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com