Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ungkap Surat Abbott, Presiden Bisa Jadi Sasaran Fitnah

Kompas.com - 25/11/2013, 19:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituntut mengungkapkan isi surat Perdana Menteri Australia Tony Abbott terkait penyadapan. Jika tidak, publik akan bertanya-tanya. Bahkan, Presiden bisa dijadikan sasaran fitnah karena berupaya menutupi isi surat tersebut.

"Karena ini sudah jadi ranah publik, dan publik bereaksi, maka adalah menjadi tidak etis jika tidak dibuka kepada publik," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senin (25/11/2013).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, Presiden tidak perlu membacakan semua isi surat Abbott. Namun, substansi surat itu perlu diungkap. Menurut Hasanuddin, hal itu perlu diketahui publik lantaran masyarakat juga ingin mengetahui sikap Kepala Negara selanjutnya atas surat itu.

Jika Presiden tidak terbuka, mantan Sekretaris Militer itu memperkirakan akan ada dua hal yang terjadi. Pertama, rakyat menjadi menebak-nebak sikap Presiden. Rakyat pun tidak mengetahui sikap Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Australia.

"Yang lebih parah, Pak SBY bisa menjadi sasaran fitnah oleh rakyat. Ini akan membuat cerita macam-macam yang tidak bagus. Lebih baik dibuka ke publik," imbuh Hasanuddin.

Seperti diberitakan, Presiden SBY telah menerima surat balasan dari PM Australia Tony Abbott yang berisi penjelasan mengenai informasi adanya penyadapan terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat Indonesia oleh intelijen Australia. Namun, Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, secara etika, isi surat PM Australia tersebut tidak dibuka kepada publik.

"Etisnya menurut saya tidak untuk dibuka kepada publik," kata Julian dalam pesan singkat seperti dikutip Tribunnews.com, Minggu (24/11/2013).

Julian mengatakan, dirinya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan substansi surat. "Karena surat itu dibuat oleh PM Australia dan ditujukan kepada Presiden RI," katanya.

Sebelumnya, Presiden SBY mengirimkan surat kepada Abbott untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan. Surat balasan diterima oleh Presiden SBY di Bali yang diantar oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dari Jakarta tadi pagi. Selain mengirim surat, Presiden SBY juga menarik Dubes RI untuk Australia serta menghentikan sementara kerja sama dengan Australia.

Sikap tersebut akan terus diambil sampai ada penjelasan dari Pemerintah Australia. Di Australia, Abbott belum bersedia menjelaskan isi surat balasan. Hanya, ia telah menyatakan penyesalan "mendalam dan tulus" atas ketidaknyamanan akibat pemberitaan mengenai skandal mata-mata Australia terhadap Presiden SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com