Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lawan Politik Dinasti, PDI Perjuangan Harus Capreskan Jokowi

Kompas.com - 21/11/2013, 22:02 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fachri Ali, menilai, demokrasi Indonesia telah dibajak partai politik (parpol) yang melanggengkan sistem dinasti. Parpol tersebut, di antaranya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Untuk membuktikan perlawanan terhadap politik dinasti, PDI Perjuangan harus mengusung Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden (capres)-nya. "Kalau misalnya demokrasi tidak mau dibajak parpol, maka harus dilakukan penolakan terhadap sistem dinasti dalam parpol. Kalau mau hapus sistem dinasti di PDI Perjuangan, maka Jokowi yang harus maju (jadi capres)," ujar Fachri di Jakarta, Kamis (21/11/2013).

Ia mengatakan, jika PDI Perjuangan berani memunculkan Jokowi sebagai capresnya, maka pengaruh keturunan Soekarno pada partai itu semakin berkurang. "Itu karena semua orang berkonsentrasi pada Jokowi," kata dia.

Menurut Fachri, kader-kader PDI Perjuangan pun menyadari popularitas Jokowi. Bahkan, lanjut Fachri, popularitas Gubernur DKI Jakarta itu melebihi popularitas Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, Fachri mengatakan, demokrasi di Indonesia dibajak oleh politik dinasti yang diterapkan banyak parpol. Menurut dia, politik dinasti tidak hanya dilakukan Parta Golkar seperti yang gencar dibicarakan belakangan. Ia mengatakan, politik dinasti juga diterapkan PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan bahkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Di PKB, Muhaimin yang mengembuskan dinasti," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com