DPR: Tepat, Penarikan Dubes di Autralia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Agus Gumiwang mendukung kebijakan pemerintah menarik sementara Duta Besar Indonesia dari Australia. Menurutnya, sikap pemerintah telah sangat tepat untuk menjaga martabat Indonesia di mata dunia.

"Keputusan pemerintah RI ini selain memang untuk mendudukkan permasalahan secara proporsional, juga dilakukan dalam rangka menjaga martabat dan kewibawaan RI," kata Agus, saat dihubungi, Senin (18/11/2013) sore.

Agus menyesalkan sikap pemerintah Australia yang tak pernah memberi penjelasan yang memuaskan terkait kabar penyadapan yang dilakukan pada sejumlah petinggi Indonesia. Sikap bungkam Australia itu diartikan Agus sebagai pembenaran atas penyadapan yang dilakukan, meski sebenarnya melanggar konvensi internasional.

Selanjutnya, Agus juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Bahkan lebih jauh, Agus juga mengimbau pemerintah Indonesia melakukan evaluasi serupa pada semua kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara tersebut.

"Penyadapan yang dilakukan oleh negara sahabat adalah sangat tidak etis dan keputusan yang sama perlu juga diambil terhadap Amerika," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyatakan akan memanggil duta besarnya dari Australia menyusul dugaan penyadapan telepon Presiden Yudhoyono oleh pemerintah Australia.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kementerian Luar Negeri pada Senin (18/11/2013).

Dugaan penyadapan itu mengemuka setelah kantor media Australia ABC dan harian Guardian menurunkan laporan bahwa Australia menyadap komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan orang-orang dekatnya pada 2009.

Berdasarkan laporan itu sejumlah pejabat seperti Boediono, Jusuf Kalla, Jubir Presiden saat itu Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, Widodo AS, dan Sofyan Djalil. Ibu Negara Ani Yudhoyono juga disebut sebagai target penyadapan.

Sementara itu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto melalui pesan singkat telepon kepada BBC Indonesia mengatakan akan memanggil Duta Besar Australia Greg Moriarty untuk dimintai keterangan.

Dari Canberra, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak menanggapi klaim bahwa badan intelijen Australia menyadap komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009.

Kantor berita ABC melaporkan Abbott berbicara di parlemen Australia, Senin (18/11) dan menyatakan bahwa semua pemerintah negara di dunia tahu bahwa pemerintah negara lain mengumpulkan informasi.

"Pemerintah Australia tidak pernah berkomentar mengenai perihal intelijen spesifik, hal ini adalah tradisi pemerintah dari kedua persuasi politik dan saya tidak berniat mengubahnya hari ini," kata Abbott.