KY: MK Runtuhkan Kewibawaannya Sendiri

“Penurunan kepercayaan itu dari internal, kemudian Arsyad Sanusi yang undurkan diri, kewibawaan MK runtuh itu dari internal,” kata Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri di Jakarta, Sabtu (16/11/2013).

Kepercayaan masyarakat kepada MK, menurutnya, semakin menipis ketika KPK menangkap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Apalagi, sebelum penangkapan Akil, sudah ada isu tak sedap yang disampaikan pengamat hukum tata negara Refly Harun mengenai praktik suap-menyuap terkait pilkada yang bergulir di MK.

“Di era Akil, isu-isu itu mulai mencuat saat Pak Refly keluarkan pernyataan itu, itulah yang membuat kepercayaan orang (ke) MK menurun, bagai api dalam sekam, terciumlah,” sambungnya.

Taufiq lantas menilai bahwa kericuhan yang terjadi saat pengucapan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Maluku tahun 2013 pada Kamis (14/11/2013) merupakan wujud menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap MK. Menurut dia, baru kali ini terjadi kericuhan sejak MK berdiri sekitar 2003.

“2003 MK berdiri, 2004 ada pemilihan umum, tapi tidak ada masalah,” katanya.

Peneliti Senior Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai bahwa kewibawaan MK mulai runtuh ketika lembaga itu menangani sengketa pemilihan kepala daerah. Dia mengatakan, banyak godaan yang muncul jika MK menangani sengketa pilkada karena perputaran uang di pilkada cukup kencang.

“Saya melihat runtuhnya kewibawaan MK ketika MK menangani sengketa pilkada, pada zamannya Pak Jimly, belum muncul kasus-kasus pilkada di MK. Ketika tangani sengketa pilkada memang ada godaan, pertukaran uang di pilkada itu besar sekali, termasuk di MK,” kata Karyono dalam diskusi yang sama.

Karyono juga menanggapi kericuhan di Gedung MK yang terjadi saat pengucapan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Maluku tahun 2013 pada Kamis (14/11/2013).

Menurut dia, kericuhan ini merupakan bentuk dari akumulasi kekecewaan publik terhadap MK, terutama setelah mantan Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK. “Pascatertangkapnya Akil jadi akumulasi, ini akhirnya timbulkan konflik sosial seperti yang terjadi dua hari lalu di MK. Ini juga menimbulkan konflik hukum,” ujarnya.

Oleh karena itulah, menurut Karyono, diperlukan pengawasan eksternal terhadap MK untuk mencegah gerakan anarkistis kembali terjadi.