Seperti Proyek Hambalang, Ada Mafia Proyek di Rencana Pembangunan Gedung DPR

"Itu grand design DPR, bagian dari permainan mafia proyek. Ada di situ juga," kata Hario Budi, kuasa hukum mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor, di KPK, Jumat (15/11/2013). PT Adhi Karya merupakan salah satu perusahaan peserta tender rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut.

Hario mengatakan, pola permainan mafia di rencana proyek pembangunan gedung baru DPR persis dengan kasus P3SON Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dikenal sebagai proyek Hambalang.

Karena berpola sama dengan proyek Hambalang, kata Hario, dugaan suap pun merebak untuk rencana pembangunan gedung baru DPR itu. Namun, dia menolak menyebutkan anggota DPR yang diduga menerima suap tersebut. "Saya belum bisa ungkapkan itu. Nanti saja prosesnya ke depan," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie mengaku mengetahui bahwa memang ada dugaan suap dalam rencana proyek pembangunan gedung DPR senilai Rp 1,16 triliun itu. Hal ini dia ketahui setelah ada fraksi di DPR yang mengajukan protes karena hanya menerima sedikit uang dari proyek tersebut.

Marzuki mencium adanya permainan antara kontraktor dan anggota Dewan. Dia pun telah memanggil peserta tender pembangunan gedung, tak terkecuali PT Adhi Karya. Terkait dugaan suap tersebut, Marzuki pun pernah dipanggil oleh KPK pada akhir Oktober 2013.

Dalam pemeriksaan itu, Marzuki mengaku ditanya soal pengeluaran uang BUMN untuk proyek pembangunan gedung DPR. Uang ini ditengarai merupakan suap untuk para anggota Dewan.

Menurut Marzuki, KPK sudah memiliki daftar nama anggota DPR yang diduga menerima suap dari rencana proyek pembangunan gedung baru DPR. Proyek ini akhirnya kandas setelah dihujani kritik dan kecaman pada 2011.