Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Minta Hakim Tidak Boleh Bodoh

Kompas.com - 08/11/2013, 14:37 WIB
KUDUS, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syahuri mengatakan, hakim harus memiliki ilmu dan terus mengembangkan diri mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, seorang hakim bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat ketika memberi putusan.

"Hakim itu harus profesional, harus bisa mengembangkan diri dan ini masuk dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim," kata Taufiq saat memberi pembekalan kode etik kepada 20 calon hakim di Pengadilan Negeri Kudus, Jawa Tengah, Jumat (8/11/2013).

Taufiq mengatakan, hakim harus bisa mencari terobosan hukum, bukan hanya corong undang-undang, apalagi UU tersebut sudah ketinggalan zaman. Namun, ia mengingatkan bahwa terobosan hukum tidak dilakukan untuk memenangkan salah satu pihak. Hakim harus bisa memberikan argumentasi hukum yang bisa dipercaya dan menimbulkan rasa keadilan masyarakat.

"Ini pasti ketahuan jika seorang hakim mengakali putusan untuk memenangkan salah satu pihak," jelasnya.

Masuk neraka

Dalam hal mengembangkan diri ini, kata Taufiq, juga diakui dalam agama Islam dalam Hadis Riwayat Abu Dawud, At Thawawi. Dalam hadis tersebut, kata Taufiq, agama telah mengingatkan bahwa dua dari tiga hakim masuk neraka.

"Dua dari tiga hakim masuk neraka. Seorang hakim yang mengetahui Al Haq, lalu ia memutuskan perkara kebenaran haq, maka ia masuk surga. Adapun laki-laki yang mengetahui Al Haq, tapi ia tidak memutuskan perkara dengannya, maka ia masuk neraka, sedangkan seseorang yang tidak mengetahui Al haq lalu ia memutuskan perkara manusia dengan kebodohannya, maka ia juga masuk neraka," katanya.

Hakim, tambah dia, adalah jabatan yang mulia sekaligus penuh risiko. Mulia, karena ia bertujuan menciptakan ketenteraman dan keadilan di dalam masyarakat. Penuh risiko, sebab di dunia ia akan berhadapan dengan mereka yang tidak puas dengan keputusannya. Sementara di akhirat hakim diancam dengan neraka jika tidak menetapkan keputusan sesuai dengan yang seharusnya.

Taufiq mengingatkan, semua calon hakim ini agar nantinya ketika sudah menjadi hakim dapat menjaga perilaku sehingga tidak berurusan dengan KY untuk diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

Ketua PN Kudus Suko Priyo Widodo mengatakan, semua hakim pasti tidak mau berurusan dengan KY karena dilaporkan oleh masyarakat. Dia juga meminta KY untuk melakukan seleksi terhadap laporan yang masuk karena hakim yang dilaporkan bisa saja karena tidak terima kasusnya dikalahkan.

"Setiap menerima putusan pasti ada yang ketawa dan kecewa. Untuk itu, perlu dipilah apakah itu hanya kecewa ataukah memang ada pelanggaran," kata Suko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com