PBNU Minta KPU Urusi DPT dengan Serius

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengimbau semua pihak terkait untuk serius mengatasi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional untuk pemilu 2014. Semua pemangku kepentingan diminta duduk bersama untuk menghasilkan DPT yang akurat dalam waktu singkat.

"Harus dipastikan keakuratan DPT ini diselesaikan sesuai waktu yang sudah ditentukan agar tidak menggeser tahapan pemilu," kata Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Said Ali saat diskusi saat diskusi Mencari Solusi Kisruh DPT di Kantor PBNU di Jakarta, Kamis (31/10/2013).

As'ad mengatakan, pihaknya prihatin masih adanya masalah dalam DPT. Banyak pihak yang memunculkan data berbeda-beda telah membuat masalah DPT menjadi simpang siur. Apa pun masalahnya, kata dia, pihaknya khawatir belum akuratnya daftar pemilih akan menghilangkan hak politik seseorang.

Ia mengingatkan bahwa hak pilih merupakan partisipasi paling dasar dalam sistem demokrasi perwakilan. Tingkat partisipasi menentukan kualitas pemilu. Untuk itu, kata dia, para penyelenggaran pemilu perlu menunjukkan kompetensinya agar semua warga yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya.

As'ad menambahkan, lantaran sudah tiga kali menggelar pemilu langsung pascareformasi, semestinya pemilu 2014 lebih berkualitas. Pemilu nanti, kata dia, harus bisa memberikan jaminan pergantian pemerintahan berjalan damai.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik berharap kepada semua pihak untuk membantu KPU memperbaiki daftar pemilih. Ia mempersilahkan semua pihak mengecek data yang sudah dipublikasikan di internet.

"Semua pihak ikut serta agar kualitas pemilu mendatang lebih baik dari pemilu sebelumnya. Kalau ada temuan, misalnya ada yang belum terdaftar, kami sangat senang diberi masukan. Kami akan tindaklanjuti," kata Husni.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat M Afifuddin mengatakan, parpol peserta pemilu mesti berperan dalam memperbaiki DPT dengan memberikan data yang dimiliki. Peran tokoh agama juga sangat penting untuk mendorong partisipasi umatnya mengecek DPT.

"Kalau hanya dibebankan kepada penyelanggara negara akan sangat berat. Kita bisa berharap lebih cepat perbaikannya sehingga situasinya enggak serunyam ini," kata dia.