Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Samad: Mubazir, Pembentukan Densus AntiKorupsi

Kompas.com - 28/10/2013, 15:31 WIB
Kontributor Makassar, Rini Putri

Penulis

MAKASSAR, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menilai rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) AntiKorupsi yang dibuat oleh Polri, mubazir.

"Secara pribadi, rencana pembentukan Densus AntiKorupsi yang dibuat polisi hanya mubazir saja. Dalam pemberantasan korupsi, sebaiknya polisi memperbaiki internalnya saja dulu, tidak perlu ada Densus AntiKorupsi lagi," kata Abraham di depan sejumlah aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, saat menghadiri Seminar Pembukaan Karya Latihan Bantuan Hukum Angkatan V, Senin (28/10/2013) siang.

Bahkan, Abraham Samad meminta Polri membantu KPK dalam penuntasan kasus-kasus korupsi. Apalagi jumlah laporan yang masuk setiap harinya di KPK mencapai 30 sampai 40 kasus. Sementara jumlah penyidik KPK hanya berkisar 60 sampai 40 orang saja.

"KPK bukan supermen yang bisa menyelsaikan kasus dengan mudah. Dibutuhkan proses lama untuk bisa mengungkap kasus serta bantuan teman-teman untuk memperbaiki negeri ini," kata dia.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, kata Abraham, KPK ingin menyelamatkan uang rakyat yang nilainya mencapai Rp 18 triliun. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi rakyat miskin di Indonesia ini.

Untuk itu, Abraham meminta peran aktivis LBH dapat memantau kasus-kasus korupsi hingga ke pelosok desa.

Sementara itu, dalam penganan kasus korupsi, sampai saat ini KPK masih melakukan penyelidikan, dan Abraham berjanji akan memberikan informasi yang memuaskan kepada seluruh masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com