Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasek Diminta Tak Reaktif soal SMS SBY

Kompas.com - 25/10/2013, 13:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun meminta rekan separtainya Gede Pasek Suardika tak reaktif menanggapi pesan (SMS) yang beredar dan diduga berasal dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Jhonny, sudah sewajarnya Dewan Kehormatan bereaksi untuk menjaga stabilitas partai.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat ini menyampaikan, dirinya pernah dipanggil Dewan Kehormatan (Wanhor) sekitar tahun lalu terkait masalah yang menimpa mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Saat itu, Jhonny memenuhi panggilan Wanhor dan memberikan klarifikasi sesuai yang dibutuhkan.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika

"Kalau dia (Pasek) tidak pernah melanggar diam saja. Kalau merasa kader partai dipanggil datang," kata Jhonny, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Jhonny menegaskan, Wanhor berhak memanggil semua kader partai yang dianggap perlu. Baginya, hal itu sudah menjadi ketentuan partai dan tidak perlu dibesar-besarkan. Lebih jauh, Jhonny juga menyampaikan, jika SBY meminta Wanhor memanggil Pasek, tujuannya adalah untuk mencari tahu informasi mengenai peran Pasek dalam beredarnya kabar penculikan Subur Budhisantoso, salah seorang pendiri Partai Demokrat, oleh Badan Intelijen Negara.

Ada pun selebihnya, SBY dikatakannya hanya memberi arahan agar para kader Demokrat tak ceroboh bersikap jelang datangnya waktu pemilihan umum 2014.

"Pemanggilan itu protap, bukan perasaan, masa orangtua tidak boleh panggil anak? Wanhor itu tugasnya mendapatkan informasi, jangan curiga, datang saja," ujarnya.

Untuk diketahui, politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengaku sangat terganggu dengan isi pesan (SMS) yang ditengarai dikirim oleh SBY pada para petinggi Partai Demokrat. Dengan tegas Pasek mengaku memiliki niat untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum demi menuntaskan spekulasi yang berkembang.

Pasek menyampaikan, dirinya merasa terganggu dengan isi dari pesan tersebut yang secara eksplisit menyebut namanya sebagai aktor di balik kabar penculikan Subur Budhisantoso oleh BIN. Mantan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini mengaku memiliki alibi dan bukti kuat untuk mematahkan tudingan tersebut.

Ia melanjutkan, niatnya untuk menempuh jalur hukum didasari isi SMS yang menyiratkan jika SBY menerima informasi dari seseorang sebelum menudingnya. Menurut Pasek, orang yang menjadi pembisik ini harus diungkap.

"Saya sangat ingin tahu pak SBY mendengar dari siapa tentang pernyataan diculik yang katanya saya pelakunya. Beliau mendapat input informasi yang menyesatkan. Kalau saya tahu, pasti saya hadapi orangnya," ujar Pasek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com