Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemekaran Empat Daerah Belum Tentu Disetujui

Kompas.com - 23/10/2013, 16:01 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dan DPR masih membahas empat dari 19 usulan daerah otonomi baru (DOB) yang diusulkan sejak 2012 lalu. Pemekaran empat daerah tersebut belum tentu disetujui pemerintah karena dinilai belum memenuhi syarat untuk disahkan menjadi daerah baru.

"Ada empat yang masih dalam agenda dan masih dalam pembahasan DPR. Jadi, belum tentu semua empat itu disepakati," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai pelantikan bupati tiga DOB di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2013).

Empat daerah yang diusulkan menjadi DOB tersebut adalah Buton Selatan, Buton Tengah, Muna Barat, dan Kota Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara. Keempatnya merupakan usulan yang masih tersisa dan belum disetujui dari 19 daerah usulan DOB sejak 2012 lalu.

Gamawan mengatakan, untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak usulan pemekaran keempat kabupaten dan kota itu, pihaknya mempelajari pemenuhan syarat oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

"Kami dalami terus termasuk melakukan kunjungan ke lapangan, mana yang pantas dan mana yang tidak," ujarnya.

Ia mengatakan, pertimbangan belum diloloskannya empat daerah itu menjadi daerah mandiri adalah masalah yang belum selesai di daerah induk. Misalnya, kata Gamawan, daerah induk yang masih enggan membagi pendapatan dengan daerah otonom.

"Misalnya keseriusan kabupaten induk melepas, membagi pendapatan, menentukan ibu kota, kelayakan ekonomi, keuangan, demografi, dan juga geografisnya. Dimungkinkan juga geohazard itu terjadi," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan, persoalan pembentukan empat DOB tersebut itu disebabkan ketidaktertiban daerah induk dalam menjalankan komitmen terhadap DOB.

"Mereka dulu komitmen mau kasih anggaran. Ternyata setelah sembilan tahun, baru disampaikan anggarannya," kata Djohermansyah.

Buton Selatan dan Buton Tengah dimekarkan dari Kabupaten Buton, sedangkan Muna Barat dan Kota Raha dimekarkan dari Kabupaten Muna. Sebanyak 15 dari 19 usulan DOB yang dibahas DPR sejak 2012 sudah disetujui diikuti dengan penerbitan undang-undang pembentukannya.

DOB tersebut adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Pangandaran. Selain itu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Manokwari Selatan, serta Kabupaten Pegunungan Arfak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com