Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mau Bongkar Korupsi di MK, Periksa Supir Akil!

Kompas.com - 16/10/2013, 21:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan bergerak cepat dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar. Kepastian ada tidaknya keterlibatan hakim konstitusi lain diperlukan untuk mengurangi kecurigaan publik terhadap MK.

"Percepat penanganan kasus di KPK. Kalau enggak, hakim konstitusi akan dicurigai terus," kata pakar hukum tata negara Refly Harun di Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Refly mengatakan, jika KPK hanya ingin memproses Akil, maka penyidikan kasus suap dalam penanganan sengketa hasil pilkada Lebak, Banten, dan pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah sudah cukup untuk menjerat Akil. Namun, jika ingin mengusut ada tidaknya keterlibatan hakim konstitusi lain, Refly melihat kuncinya ada di supir Akil, Daryono.

Refly kembali menyinggung ketika dirinya menyelidiki dugaan suap di MK saat ditunjuk sebagai Ketua Tim Investigasi. Informasi yang diperoleh saat itu, Akil juga meminta uang ketika menangani Pilkada di Kalimantan.

"Suapnya Rp 4 miliar, baru dibayar Rp 2 miliar. Sisanya ditagih supir Akil," kata Refly. Belakangan Refly tahu bahwa supir Akil masih sama.

Refly mengaku pesimistis Majelis Kehormatan Mahkamah (MKH) mau mengungkap keterlibatan hakim konstitusi lain atau membongkar kasus dugaan korupsi lainnya di MK. Pasalnya, kata dia, di MKH bisa terjadi konflik kepentingan lantaran diisi oleh hakim konstitusi dan mantan Ketua MK Mahfud MD.

Meski mengaku menghormati Mahfud, Refly menilai ada kepentingan mantan menteri pertahanan itu untuk menyimpulkan bahwa kebobrokan MK baru terjadi semenjak dia meninggalkan MK. Bagi tokoh yang ingin maju dalam pilpres 2014, kata dia, akan menjadi berita buruk jika ternyata MK sudah bobrok sejak Mahfud memimpin MK.

"Saya kira supir Akil banyak tahu dugaan suap dalam banyak kasus. Jangan-jangan ketidakhadiran Daryono (dalam pemeriksaan) disengaja. Kalau dia hadir dan ungkap banyak hal, bisa terjadi kegemparan luar biasa. Tapi ini analisis saya, bisa saja keliru," pungkas Refly.

Seperti diberitakan, Daryono mangkir dari pemanggilam MKH dan KPK. Diketahui, Akil membeli mobil Mercedes Benz S 350 atas nama Daryono. Diduga hal itu dilakukan untuk menyamarkan harta. Daryono merupakan supir bawaan Akil, bukan disediakan oleh Sekjen MK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik Jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik Jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Nasional
LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

Nasional
DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

Nasional
WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

Nasional
Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Nasional
Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Nasional
Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden

Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Nasional
Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com