Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas: Sutarman, Tingkatkan Kualitas Penanganan Korupsi!

Kompas.com - 16/10/2013, 18:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai pemilihan Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri sudah tepat. Namun, ada satu catatan bagi Sutarman yakni penanganan kasus korupsi perlu ditingkatkan kualitasnya.

"Jika Sutarman jadi Kapolri, Kompolnas minta agar Polri tingkatkan kualitas penanganan korupsi di jajaran Polri," ujar Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan di Kompleks Parlemen, Rabu (16/10/2013).

Edi mengatakan, jumlah penanganan kasus korupsi yang ditangani Polri sebenarnya jauh lebih besar daripada KPK. Namun, kualitas penanganan kasusnya di bawah KPK. Menurut Edi, hal ini terjadi karena penanganan korupsi di Polri belum terintegrasi, terutama terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Selain itu, Edi memaparkan Polri juga terkendala undang-undang Polri yang tak memperbolehkan melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan. "Ini merupakan dilema Polri dalam penanganan korupsi. Ke depan, kami berpendapat jika dimungkinkan, kasus korupsi langsung di bawah Kapolri," ujar Edi.

Seperti diberitakan, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo akan diganti sebelum memasuki pensiun pada Januari 2014. Presiden menyatakan pergantian Kapolri perlu dipercepat agar pejabat baru bisa persiapkan pengamanan Pemilu 2014.

Presiden sudah menunjuk Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri. Uji kepatutan dan kelayakan terhadap Sutarman akan dilakukan pada tanggal 17 Oktober mendatang di Komisi III DPR. Data yang disampaikan PPATK dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan menjadi bahan dalam menguji Sutarman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com