Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK dan Kompolnas Beberkan Data Sutarman, Rapat Digelar Tertutup

Kompas.com - 16/10/2013, 11:09 WIB
Sabrina Asril,
Dani Prabowo

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Rabu (16/10/2013). Kedua lembaga ini diundang untuk memberikan data soal calon tunggal kapolri, Komisaris Jenderal Sutarman.

Rapat dihadiri oleh sebagian besar anggota Komisi III dan dipimpin oleh Tjatur Sapto Edy. Sebelum rapat dimulai, kedua pimpinan lembaga dimintakan pendapatnya soal rapat tersebut apakah akan dilakukan terbuka atau tertutup.

"Pimpinan, karena ini menyangkut pribadi seseorang, alangkah baiknya kalau disampaikan dalam forum tertutup," ujar Komisioner Kompolnas Logan Siagian di Kompleks Parlemen, Rabu (16/10/2013).

Permintaan serupa juga disampaikan Kepala PPATK M Yusuf.

"Kami akan menyampaikan transaksi-transaksi yang dilakukan bersangkutan. Maka dari itu, karena ini sifatnya rahasia, lebih baik dalam forum tertutup juga," kata Yusuf.

Pemanggilan PPATK dan Kompolnas ini merupakan rangkaian uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri. Selain memanggil kedua lembaga ini, Komisi III DPR juga telah membuat pengumuman masyarakat untuk menerima masukan soal sosok Sutarman. Namun, sejauh ini, belum ada masukan yang sifatnya signifikan.

"Sampai sejauh ini belum ada yang urgen dan signifikan laporan tentang Sutarman. Sembilan fraksi di Komisi III juga masih mendukung. Tapi, ini masih tergantung data yang disampaikan Kompolnas dan PPATK," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Bambang menuturkan, Sutarman bisa saja batal terpilih apabila nanti ada laporan yang dianggap mengganggu kredibilitasnya menjadi kapolri.

"Bisa saja tidak dipilih. Kalau begitu, pemilihan tidak bisa dilakukan aklamasi, melainkan dengan voting," ucap Bambang.

Sebelumnya, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M Nasser, mengatakan Kompolnas diminta Komisi III untuk memberikan paparan terkait Sutarman sebagai lembaga di luar institusi Polri yang secara sah untuk memberikan penilaian kepada calon kapolri.

Sementara itu, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, pihaknya akan memberikan paparan mengenai transaksi keuangan yang selama ini dilakukan Sutarman selama bertugas sebagai aggota kepolisian. Data tersebut perlu diungkap untuk mengetahui, apakah selama ini ada indikasi mantan ajudan Presiden Abdurahman Wahid itu memiliki rekening gendut atau tidak.

"Kami akan ungkap apa adanya," katanya melalui pesan singkat yang diterima wartawan.

Presiden SBY telah mengajukan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Sutarman sebagai calon tunggal pengganti Kapolri Timur Pradopo ke DPR RI. Rencananya, Sutarman akan menjalani uji kepatutan dan uji kelayakan oleh Komisi III DPR RI, Kamis (17/10/2013) besok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com