Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Majelis Kehormatan MK Juga Akan Periksa Akil

Kompas.com - 11/10/2013, 04:18 WIB
Zico Nurrashid Priharseno

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk menyusul tertangkap tangannya Ketua MK nonaktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi juga menjadwalkan pemeriksaan Akil. Koordinasi untuk pemeriksaan itu pun dilakukan dengan KPK.

"Kami masih minta pada KPK waktu untuk bisa ke sana, tapi kan harus koordinasi. KPK juga punya acara pemeriksaan sendiri terhadap Pak Akil. Kami juga ingin punya kepastian apa beliau bersedia diperiksa, baru konfirmasi waktunya," papar Ketua Majelis Kehormatan MK Harjono, Kamis (10/10/2013) menjelang tengah malam.

Harjono mengatakan, terkait rencana pemeriksaan Akil ini, surat pertama yang dilayangkan majelisnya ditujukan kepada Akil, menanyakan apakah dia bersedia atau tidak menjalani pemeriksaan. Jika Akil bersedia menjalani pemeriksaan, lanjut Harjono, surat permintaan memeriksa Akil akan dilayangkan ke KPK. "Kalau Pak Akil bersedia maka kami akan ke sana (KPK)," terangnya.

Majelis Kehormatan MK terus memeriksa sejumlah saksi terkait kasus Akil ini. Kamis malam, giliran dua hakim konstitusi yang pernah satu panel dengan Akil diminta keterangan, yakni Maria Farida Indrati dan Anwar Usman.

Bersama Akil, kedua hakim konstitusi ini merupakan majelis panel yang memeriksa sengketa hasil Pilkada Gunung Mas di Kalimantan Tengah dan sengketa Pilkada Lebak di Banten. Kedua sengketa diduga memiliki kaitan dengan dugaan penerimaan suap yang sekarang dituduhkan kepada Akil.

Selain memeriksa dua hakim konstitusi itu, Kamis, majelis juga meminta keterangan dari tiga panitera MK. Dalam jadwal, semula majelis merencanakan pemeriksaan lima panitera MK, tetapi dua di antara mereka yang terjadwal menjalani pemeriksaan tak hadir. Dua panitera yang berhalangan itu dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan setelah libur Idul Adha.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com