Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harta Chairun Nisa Rp 958,5 Juta dan 3.200 Dollar AS

Kompas.com - 03/10/2013, 11:43 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Nilai harta anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa, sekitar Rp 958,5 juta dan 3.200 dollar AS. Harta ini dilaporkan Chairun Nisa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 12 Oktober 2001. Ketika itu, Chairun Nisa merupakan anggota Dewan periode 1999-2004.

Berdasarkan data LHKPN yang diakses melalui laman acch.kpk.go.id, nilai total harta itu terdiri dari harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, giro, dan setara kas lainnya.

Adapun harta tidak bergerak nilainya sekitar Rp 461 juta yang terdiri dari sejumlah lahan dan bangunan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya, Chairun Nisa tercatat memiliki harta bergerak berupa dua mobil seharga total Rp 206 juta, serta harta bergerak lainnya berupa televisi, furnitur, dan peralatan rumah tangga sekitar Rp 25 juta.

Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini juga melaporkan kepemilikan logam dan batu mulia sekitar Rp 93 juta, lalu giro dan kas lainnya sekitar Rp 187,6 juta dan 3.200 dollar AS. Bukan hanya harta, Chairun Nisa juga memiliki utang senilai Rp 15 juta. 

Chairun Nisa tertangkap tangan KPK pada Rabu (2/10/2013) malam. Nisa tertangkap bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan seorang pengusaha bernama Cornelis di kediaman Akil di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.

Chairun Nisa dan Cornelis diduga memberikan uang senilai Rp 2 miliar-Rp 3 miliar kepada Akil pada Rabu malam itu. Pemberian uang diduga berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang diikuti calon bupati petahana, Hambit Bintih. Pada malam yang sama, penyidik KPK meringkus Hambit bersamaan dengan stafnya berinisial DH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Dinilai Unggul di Jateng, PDI-P Andalkan Kekuatan Kolektif

Kaesang Dinilai Unggul di Jateng, PDI-P Andalkan Kekuatan Kolektif

Nasional
Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Nasional
KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Nasional
Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Nasional
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com