Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama KPU-Lemsaneg Direncanakan sejak April 2013

Kompas.com - 01/10/2013, 19:43 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengamankan data Pemilu 2014 ternyata sudah mengemuka sejak April 2013 lalu. Meski demikian, penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) baru dilakukan pada akhir September 2013.

"KPU baru datang ke sini (kantor Lemsaneg) April 2013. Ketua KPU dan komisioner datang ke sini semua," ujar Kepala Sub Direktorat Pengamanan Teknis Sandi Lemsaneg Pratama D Persada saat ditemui di kantornya, Selasa (1/10/2013).

Dia mengatakan, pada pertemuan itu, pihaknya memaparkan kemampuan lembaga berbau militer itu. Dikatakannya, Lemsaneg kemudian menawarkan bantuan pengamanan data pemilu kepada KPU. Pratama menilai, tim teknologi informasi KPU cukup baik. Hanya, kata dia, Lemsaneg dapat meningkatkan pengamanan data. Tujuannya, tutur dia, ialah agar tidak ada pihak yang mampu menembusnya, termasuk juga mengubahnya.

Meski sudah dibahas sejak April lalu, kerja sama baru dikukuhkan pada Selasa (24/9/2013) pekan lalu. Dia mengatakan, hal mendetail soal bentuk kerja sama dan wilayah pengamanan yang menjadi tanggung jawab Lemsaneg akan dibahas kemudian.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengungkapkan, KPU tidak pernah mengonsultasikan pelibatan lembaga negara itu dengan DPR. "Soal pelibatan Lemsaneg ini tidak pernah dikonsultasikan ke DPR. Padahal, seharusnya, semua pemangku kepentingan dilibatkan, terutama soal data pemilu," ujar Arif saat dihubungi, Senin (30/9/2013).

Dia mengatakan, pelibatan Lemsaneg terkesan tiba-tiba dan tersembunyi. "Untuk menghindari tudingan-tudingan dan kekhawatiran itu (pelibatan Lemsaneg) digunakan untuk instrumen politik tertentu, KPU tidak sembunyi-sembunyi, mendadak sontak tanpa dibicarakan, apalagi soal surat suara, rekapitulasi (perolehan suara pemilu), termasuk daftar pemilih," ujar anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahudin mengatakan, nota kesepahaman antara KPU dan Lemsaneg menguntungkan Partai Demokrat (PD). Pasalnya, Lemasaneg bertanggung jawab langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina PD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com