Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Gagalkan Pelantikan Ruhut, Apa Komentar Priyo?

Kompas.com - 25/09/2013, 14:58 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tak ambil pusing soal tudingan Fraksi Demokrat bahwa dirinya adalah penyebab gagalnya pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III. Menurut Priyo, anggota Komisi III memiliki hak untuk menolak, dan ia berjanji akan mencarikan solusi agar pergantian Ketua Komisi III tak menjadi masalah yang berlarut-larut.

"Kita ikuti saja. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang baik. Tetapi anggota yang bersikeras menolak, itu adalah haknya juga," kata Priyo di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Ia mengatakan telah berkomunikasi dengan beberapa elite Partai Demokrat. Dalam kesempatan itu, Priyo menyampaikan usulannya agar pergantian Ketua Komisi III tak terus menuai sorotan. Akan tetapi, ia mengembalikan semuanya kepada Demokrat sebagai fraksi yang memiliki jatah Ketua Komisi III.

Priyo menegaskan, saat memimpin rapat pleno terbuka pelantikan Ruhut, dirinya sengaja memberikan waktu pada anggota Komisi III menyampaikan pendapatnya. Meski ada perjanjian konvensi di awal 2009 mengenai Ketua Komisi III yang menjadi jatah Fraksi Demokrat, ia juga memberikan keleluasaan kepada anggota komisi tersebut untuk menggunakan aturan dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Politisi Partai Golkar ini tak sependapat bahwa ada hal-hal tak etis pada rapat yang dipimpinnya. Ia menganggap suasana dalam rapat menggambarkan proses demokrasi, semua anggota bebas menyampaikan pendapatnya selama berkaitan dengan pelantikan ketua komisi. Banyaknya penolakan menjadi dasar Priyo untuk tidak melantik Ruhut.

"Pemimpin harus adil, tidak boleh memihak. Kita tidak boleh sewenang-wenang. Biasanya lancar, langsung setuju, tapi (kemarin) banyak interupsi," tandasnya.

Untuk diketahui, pernyataan Priyo dilontarkan untuk menjawab tudingan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf yang menilai batalnya pelantikan Ruhut akibat kelalaian Priyo. Menurut Nurhayati, pelantikan Ruhut sebagai ketua komisi bisa terlaksana bila Priyo tak meminta persetujuan dari anggota Komisi III.

Nurhayati menuturkan, seharusnya Priyo tak perlu meminta persetujuan dari anggota Komisi III. Pasalnya, penentuan Ruhut sebagai ketua komisi merupakan hak Partai Demokrat sesuai dengan konvensi yang disepakati semua fraksi di awal 2009.

Akibat sikap Priyo, kata Nurhayati, akhirnya terjadi tontonan yang dianggapnya tidak etis dan menjadi preseden buruk untuk DPR. Ia menyayangkan sikap sejumlah anggota Komisi III yang menolak Ruhut dan menyerangnya secara personal.

"Saya kecewa dengan tontonan yang tidak pantas itu. Ini kan bukan pemilihan, tapi pergantian," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com