Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/09/2013, 13:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Hanura akan tetap menolak jika Partai Demokrat tetap pada keputusannya mengajukan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III. Hanura meminta Demokrat mengajukan nama lain.

"Kami berharap ada suatu perubahan, meski kami tahu ini kewenangan dari fraksi. Orangnya siapa itu terserah Demokrat, yang penting bukan dia (Ruhut)," ujar Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifudin Sudding di Kompleks Parlemen, Rabu (25/9/2013).

Sudding meminta Partai Demokrat memantau polemik dan dinamika yang terjadi pada rapat menjelang pelantikan Ruhut kemarin. Pada rapat pleno kemarin, Ruhut akhirnya batal dilantik karena banyaknya penolakan dari sejumlah fraksi, yaitu Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan penundaan ini, maka posisi Ketua Komisi III tetap dipegang Gede Pasek Suardika. Fraksi Partai Demokrat diberikan waktu satu minggu untuk melobi partai-partai lain. Sudding menyatakan fraksi Partai Hanura tak akan berubah sikap meski Demokrat melakukan lobi jika masih saja mengajukan nama Ruhut.

Menurut Sudding, dari rapat kemarin, kapasitas Ruhut dalam memimpin Komisi III kian meragukan. Sudding dan Ruhut kemarin adu mulut karena Ruhut menyinggung jasanya saat menjadi pengacara Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dalam kasus dugaan pelanggaran HAM.

"Dari situ, masyarakat juga bisa menilai, dia (Ruhut) ditanya apa, jawabnya apa. Bahas apa, dia jelasin apa. Selalu kabur dari substansi yang dibicarakan," kata Sudding.

Sudding berharap agar Partai Demokrat mengajukan nama lain selain Ruhut untuk menjadi Ketua Komisi III. Sudding mengusulkan politisi Partai Demokrat Benny K Harman yang lebih pantas menjabat posisi Ketua Komisi III. Saat ini, Benny merupakan anggota Komisi X. Ia juga sempat menjadi Ketua Komisi III sebelum periode Gede Pasek Suardika.

Sudding mengatakan, jika nantinya dilakukan voting dan Ruhut tetap terpilih, maka dia akan melakukan boikot. Sudding mengaku tak mau dipimpin rapat oleh Ruhut.

"Saya akan boikot, kalau dia pimpin rapat, saya akan walk out. Saya tidak mau dipimpin dia, karena saya khawatir rapat hanya akan jadi dagelan. Sikap saya tidak akan berubah," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com