Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Akui Minim Lobi untuk Muluskan Jalan Ruhut

Kompas.com - 25/09/2013, 13:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengakui belum optimal melakukan lobi kepada seluruh fraksi terkait penunjukan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Minimnya lobi tersebut dianggap menjadi salah satu pemicu besarnya penolakanterhadap Ruhut.

Nurhayati menjelaskan, lobi yang dilakukan menjadi tak optimal karena waktu keluarnya keputusan dengan pelantikan sangat berdekatan. Ditambah kesibukan sebagai anggota dewan, sehingga beberapa kali lobi untuk Ruhut hanya dikomunikasikan melalui saluran telepon.

"Memang lobi kemarin itu kurang efektif karena hanya lewat telepon. Tapi kami tidak mudah menyerah, apalagi kemarin masalahnya personal. Kami akan lakukan lobi-lobi lagi, setelah itu kami akan serahkan ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat)," kata Nurhayati, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, fraksinya akan kembali melakukan lobi. Demokrat akan meminta penjelasan yang menjadi dasar ditolaknya Ruhut sebagai Ketua Komisi III.

"Kami akan bicarakan dengan teman-teman Komisi III, sampai saat ini kami belum berpikir untuk mengganti nama Ruhut," katanya.

Sebelumnya, ia menuding batalnya pelantikan Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III pada Selasa (24/9/2013) kemarin, karena kelalaian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso. Menurutnya, seharusnya pelantikan Ruhut bisa berjalan bila Priyo, yang memimpin rapat pleno terbuka dalam pelantikan itu, tak meminta persetujuan dari anggota Komisi III. Hal itu tak perlu dilakukan.

Nurhayati mengatakan, penunjukan Ruhut sebagai ketua komisi merupakan hak Partai Demokrat sesuai dengan kesepakatan semua fraksi di awal 2009.

"Kami menyayangkan pimpinan kurang menghargai surat yang kami ajukan. Dan (seharusnya) tidak melepaskan ke floor sebab tugas pimpinan itu hanya menetapkan," kata Nurhayati, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2013). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com