Di Media Sosial, JK Paling Banyak Dibicarakan secara Positif

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi paling banyak dibicarakan di media sosial. Namun, jumlah pembicaraan positif tentang Jokowi ternyata masih kalah dengan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla alias JK, di media sosial.

Hal itu terlihat dari hasil analisis media sosial tentang calon presiden yang dilakukan PoliticaWave.com dalam periode 1 Maret-31 Agustus 2013.

Direktur PoliticaWave Jose Rizal mengatakan, sebanyak 60 persen atau 2.522.643 percakapan di media sosial merupakan pembicaraan tentang Jokowi. Adapun JK sebanyak 112.146 percakapan atau sekitar 3 persen dari total percakapan sebesar 3.994.528.

Sebanyak 85 persen dari pembicaraan tentang Jokowi, kata Jose, bersifat netral. Sebanyak 13 persen menilai positif Jokowi dan hanya 2 persen yang bersentimen negatif. Adapun sebanyak 35 persen pembicaraan tentang JK bernada positif, 63 persen netral, dan hanya 2 persen bernada negatif.

Jose menjelaskan, banyak hal positif tentang JK yang dibicarakan, yakni kegiatan sebagai Ketua Umum PMI, kegiatan Ketua Dewan Pengurus Masjid, memiliki reputasi baik dalam isu resolusi konflik, baik lokal maupun mancanegara, dipercaya menangani kasus bendera Aceh, serta mediator pemilu Malaysia.

Sikap JK yang menolak tawaran ikut Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat juga ditanggapi positif oleh netizen. Selain itu, netizen menilai positif sikap JK yang mendukung kebijakan tak populis, yakni kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Isu negatifnya sedikit, bersikeras mempertahankan ujian nasional dan terlalu tua untuk menjadi capres," kata Jose saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Adapun isu positif tentang Jokowi di media sosial, tambah Jose, di antaranya berkinerja baik sebagai Gubernur Jakarta, rajin blusukan, disebut majalah Time sebagai pemimpin fenomenal, diincar semua parpol untuk diusung di pilpres, serta membenahi Tahah Abang dan Waduk Pluit.

Namun, tak sedikit pula isu negatif yang diarahkan kepada Jokowi. Hal tersebut, di antaranya, blusukan dianggap pencitraan, Jakarta masih macet dan banjir, dijadikan alat politik bagi PDI-P, serta disebut mabuk jabatan jika maju sebagai capres.