Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin: Daerah yang Belum Padat Masih Butuh Mobil Murah

Kompas.com - 22/09/2013, 15:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menilai, kebijakan mobil murah yang dikeluarkan pemerintah kurang tepat. Pemerintah seharusnya mendorong peningkatan kualitas transportasi publik daripada menggelontorkan kebijakan yang justru hanya akan membuat kondisi jalanan semakin macet.

"Kita lebih setuju kalau transportasi publik diprioritaskan. Transportasi publik itu memang tugas pemerintah," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu kepada wartawan, Minggu (22/9/2013).

Kendati demikian, pria yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut juga tidak dapat menyalahkan adanya kebijakan tersebut. Menurut Cak Imin, munculnya kebijakan itu tidak terlepas dari keinginan masyarakat yang menginginkan agar mobil dapat dibeli dengan harga terjangkau.

Meski begitu, ia menambahkan, kebijakan mobil murah kurang tepat jika diterapkan di sejumlah kota besar, seperti Jakarta. Pasalnya, selain hanya akan menambah volume kendaraan yang ada di jalan, kebijakan tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah yang saat ini tengah menggalakkan penggunaan transportasi publik.

"Pemerintah dan seluruh swasta bersinergi saja untuk di kota-kota besar, tentu mobil murah bisa jadi masalah. Tapi, di daerah-daerah yang belum padat masih butuh mobil murah itu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa produksi mobil murah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Harapannya, semua kalangan bisa menikmati membeli mobil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com