Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Jangan Kaitkan Mobil Murah dengan Kemacetan

Kompas.com - 21/09/2013, 15:01 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan, sebaiknya tidak dikaitkan antara memajukan industri otomotif oleh pemerintah pusat dan kemacetan di kota-kota besar. Menurut Marzuki, mengatasi kemacetan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini terkait polemik produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Kebijakan itu ditentang berbagai pihak, salah satunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Alasan utamannya, LCGC bakal menambah parah kemacetan di kota besar seperti Jakarta.

"Kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan jalan, transportasi umum dengan sebaik-baiknya. Jangan dikaitkan dengan industrialisasi, ini ngawur kita," kata Marzuki di Jakarta, Sabtu (21/9/2013).

KOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua DPR Marzuki Alie

Marzuki mengatakan, pemerintah harus segera mengembangkan industri untuk menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Misalnya, jika unggul dalam bidang otomotif, kata dia, maka perlu dikembangkan.

"Kita nanti ada pasar tunggal pada tahun 2015. Jangan nanti pasar ASEAN justru dipenuhi oleh mobil-mobil produk dari negara ASEAN lainnya. Kalau begitu, kita berbahaya nantinya. Kalau kita tidak siap, kita juga akan terima mobil murah dari negara lain. Mau tidak mau, suka enggak suka loh," kata politisi Partai Demokrat itu.

Marzuki menambahkan, industri mobil murah juga bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja. Jadi, kata dia, jangan dikaitkan dengan kemacetan.

Ketika ditanya apakah program mobil murah itu bertolak berlakang dengan keinginan pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak, Marzuki menjawab, tidak perlu berbicara jangka pendek soal BBM.

"Jangan kita bicara jangka pendek. Ini 2015, kurang dari 2 tahun. Bicara kemacetan itu tugas kita semua, khususnya kepala daerah. Transportasi umum ya disiapkan. Jadi enggak usah diributkan soal industrialisasi. Diributkan, ini membuat rakyat kita jadi bodoh," kata Marzuki.

Jadi, menurut Anda, Jokowi lepas tanggung jawab mengatasi kemacetan? "Saya gak mau komentar itu," jawab kandidat Konvensi Calon Presiden Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com