Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mangindaan dan Amir: Tak Masalah Kader Demokrat Gabung di Ormas Bentukan Anas

Kompas.com - 18/09/2013, 18:29 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat EE Mangindaan dan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin berpendapat tidak ada masalah jika ada kader Demokrat yang bergabung dengan Organisasi Kemasyarakatan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) bentukan Anas Urbaningrum. Hal itu disampaikan keduanya secara terpisah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

"Bagi saya enggak berpengaruh. Namanya saja Perhimpunan Pergerakan Indonesia, himpun-himpun kan biasa saja. Kalau ormas-ormas gitu, menurut saya bisa saja. Ormas kan ada hukumnya. Bagi saya yang penting lapor (ke partai), tidak ganggu partai," kata Mangindaan.

Mangindaan menambahkan, tidak ada pelanggaran juga jika kader Demokrat hadir dalam deklarasi PPI di kediaman Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur. Jika Anas mengundang menghadiri deklarasi tanpa bergabung dalam kepengurusan PPI, Mangindaan mengaku kemungkinan hadir.

Hal senada juga disampaikan oleh Amir. Menurutnya, setiap orang bebas untuk berorganisasi selama tidak melanggar kode etik partai. Tentunya, kata dia, ormas berbeda dengan parpol.

"Kalau (gabung) ormas saja tidak masalah. Kalau parpol jelas (melanggar)," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pihaknya bakal memberikan saksi kepada kader yang bergabung dengan PPI. Bahkan, saksi juga akan diberikan kepada mereka yang hadir deklarasi. Alasannya, tindakan mereka dianggap disloyal.

Ormas PPI dideklarasikan pada Minggu ( 15/9/2013 ). Mantan pengurus Demokrat maupun yang masih menjabat hadir dalam deklarasi itu. Mereka selama ini dikenal berada di gerbong Anas sejak munculnya desakan agar Anas mundur sebagai Ketua Umum DPP Demokrat.

Mereka diantaranya mantan Sekretaris Departemen Agama DPP Demokrat Ma'mun Murod, mantan Ketua DPC Cilacap Tri Dianto, mantan Ketua DPP Demokrat Gede Pasek Suardika. Anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Saan Mustopa juga hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com