Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Kantor Hotma, Djodi Ambil Uang dan Memori Kasasi HWO dari Mario

Kompas.com - 18/09/2013, 18:22 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Jusuf Siletty, pengacara Djodi Supratman, tersangka kasus suap kepengurusan kasasi tindak pidana penipuan atas nama terdakwa HWO di Mahkamah Agung, memaparkan hasil rekonstruksi ulang kasus ini yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Law Firm Hotma Sitompoel & Associates, Jalan Martapura, Jakarta. Berdasarkan hasil rekonstruksi, terungkap bahwa ketika berkunjung ke kantor Hotma, selain mengambil uang, Djodi juga mengambil memori kasasi dari pengacara HWO, Mario C Bernardo, untuk diserahkan kepada hakim agung berinisial AA, melalui staf Mahkamah Agung (MA) berinisial S.

"Selain ngambil uang, Djodi juga mengambil memori kasasi dari Mario, kemudian dibawa ke orang berinisial S di MA, staf dari hakim yang berinisial AA," kata Jusuf, Rabu (18/9/2013), di depan kantor Hotma, Jakarta.

Menurut Jusuf, ketika Mario meminta bantuan Djodi untuk mengurus perkara terdakwa HWO di MA, Djodi menghubungi S yang merupakan staf dari hakim agung berinisial AA. Beberapa hari kemudian, S menghubungi Djodi untuk mengabarkan dirinya bersedia membantu perkara tersebut.

"Setiap orang yang mau ketemu AA harus melalui S, dan Djodi sudah menyerahkan memori kasasi kepada S," kata Jusuf.

Karena S juga dinilai terlibat, Jusuf mengatakan, pihaknya meminta agar S pun ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Kalau S tidak bisa membantu, Djodi pun tidak bisa. S sudah mengakui komunikasi dengan Djodi. Yang kita minta adalah keadilan, S harus ditetapkan sebagai tersangka dan bisa ditahan," kata Jusuf.

Dian Maharani/Kompas.com Tersangka kasus suap Mario C Bernardo

Menurut keterangan Jusuf, transaksi antara Djodi dan Mario yang dilakukan di kantor Hotma terjadi sebanyak empat kali. Kedatangan Djodi yang pertama untuk mengambil berkas kasasi, yang kedua dan seterusnya untuk mengambil uang, masing-masing sebanyak Rp 50 juta.

Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap Mario dan Djodi di tempat terpisah, Kamis (25/7/2013). Djodi ditangkap lebih dulu di sekitar Monumen Nasional (Monas) pukul 12.15. KPK menyita uang sekitar Rp 78 juta yang ada di tasnya. Setelah itu, KPK menangkap Mario di kantornya, Hotma Sitompul & Associates, di Jalan Martapura, Jakarta Pusat, pukul 13.20.

Dalam pengembangannya, KPK juga menyita sejumlah uang di rumah Djodi, di Cipayung, Jakarta Timur. Djodi diduga baru saja menerima uang dari Mario. Keduanya diduga tengah mengurus perkara tindak pidana umum yang tengah dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Untuk mengurus perkara tersebut, Mario diduga memberikan uang suap kepada Djodi. Namun, Djodi diduga hanya perantara suap karena statusnya sebagai pegawai biasa di Diklat MA. Mario diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, Djodi diduga melanggar Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com