Demokrat Mencari Tokoh Sepopuler Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Konvensi Partai Demokrat untuk mencari calon presiden 2014, Minggu (15/9), di Jakarta, resmi dimulai. Dalam acara deklarasi itu, 11 peserta konvensi diperkenalkan dan mendapatkan kesempatan menyampaikan visi dan misi. Namun, tokoh yang nantinya bakal diusung Partai Demokrat itu diuji untuk mengimbangi tokoh populer seperti Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Komite Konvensi Maftuh Basyuni mengatakan, orang di luar partai diberi kesempatan untuk mengikuti konvensi asalkan mereka memenuhi syarat. ”Semoga salah satu dari 11 peserta ini adalah satrio piningit yang akan menjadi pemimpin Indonesia,” katanya.

Pemenang konvensi, menurut Maftuh, ditentukan oleh hasil survei, bukan oleh Ketua Majelis Tinggi Demokrat. Pemenang konvensi itu bakal ditetapkan oleh Majelis Tinggi sebagai calon presiden dari Demokrat. Dalam acara semalam, Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono tidak hadir.

Dari 11 peserta, ada empat orang yang tercatat sebagai kader Demokrat, yakni Pramono Edhie Wibowo, Hayono Isman, Marzuki Alie, dan Sinyo Harry Sarundajang. Tujuh orang lainnya ialah Ali Masykur Musa, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Dino Patti Djalal, dan Irman Gusman.

Dalam acara deklarasi, setiap peserta membawa ratusan pendukung, berbagai atribut, dan meneriakkan yel-yel ketika peserta maju menyampaikan visi dan misi. Dalam jumpa pers sebelum acara deklarasi, Dahlan Iskan mengaku belum memikirkan apakah hasil akhir konvensi bakal bisa melampaui elektabilitas Jokowi. Ia masih memikirkan persiapan mengikuti konvensi dengan baik.

Gita menyerahkan perlu-tidaknya mundur dari jabatan Menteri Perdagangan kepada Presiden. Menurut Gita, memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif Presiden dan ia menjadi menteri juga karena sepenuhnya ditunjuk Presiden.

Dino Patti Djalal menjelaskan, dirinya telah mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil kepada Kementerian Luar Negeri karena mengikuti konvensi. Dia mengatakan, surat permohonan itu sedang diproses di Badan Administrasi Kepega waian Negara (BAKN).

Konvensi itu memang menciptakan panggung bagi Partai Demokrat dan para peserta konvensi untuk menarik perhatian masyarakat, tetapi tidak serta-merta meningkatkan elektabilitas mereka di pemilu legislatif maupun pemilihan presiden.

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, AAGN Ari Dwipayana, mengatakan, konvensi dapat dipastikan membuat 11 pesertanya lebih dikenal masyarakat. Namun, mereka harus bekerja sangat keras untuk dapat bersaing dengan tokoh yang sudah jauh lebih tinggi elektabilitasnya sebagai calon presiden, seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Menurut Ari, untuk mampu bersaing dengan tokoh seperti Jokowi, para peserta konvensi harus dapat membangun jaringan politik hingga ke masyarakat bawah dan membangun citra diri yang baru. Pembangunan citra diri ini yang sulit karena yang disukai adalah pemimpin yang merakyat dan itu sudah diisi Jokowi. ”Para peserta konvensi selama ini cenderung elitis dan hanya populer di kelompok masyarakat tertentu seperti kelas menengah,” kata Ari, kemarin.

Jika peserta konvensi berhasil menggunakan arena konvensi untuk meningkatkan elektabilitas, hal itu juga tidak serta-merta berdampak kepada Partai Demokrat.

J Kristiadi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menambahkan, konvensi justru dapat merugikan citra Partai Demokrat jika acara itu digelar dengan mengabaikan prinsip transparansi dan metode yang dipakai tidak jelas.

Kristiadi berharap Partai Demokrat memakai konvensi untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu mengenalkan tradisi baru dalam demokrasi dan tidak sekadar untuk memenangi Pemilu 2014. ”Jika hanya memakai konvensi untuk mencari calon yang dapat mengalahkan Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014, itu seperti mau mengakali kemustahilan. Elektabilitas Jokowi sudah sangat tinggi,” ucap Kristiadi.

Silaturahmi Kerja Nasional Ke-23 Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (Silaknas ICMI) pada Desember mendatang meminta presiden terpilih nanti mengimplementasikan gerakan ekonomi baru tersebut. Gerakan ekonomi baru itu menitikberatkan pada mobilisasi akses untuk kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2014 merupakan tahun yang sangat menentukan. ”Apakah pada tahun-tahun berikutnya Indonesia terus berkembang seperti yang diharapkan atau bangsa ini akan kembali terpuruk seperti pada krisis ekonomi dan kemudian politik tahun 1998?” kata Ketua Presidium ICMI Marwah Daud Ibrahim, Minggu, di sela pertemuan Dewan Pakar ICMI Se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat. (ATO/NWO/FAJ)