Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitra: Jelang Pemilu, Waspadai Politisasi RAPBN 2014

Kompas.com - 15/09/2013, 16:00 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yakin bahwa RAPBN 2014 tidak akan mampu mengatasi persoalan ekonomi belakangan ini. Pasalnya, ada indikasi politisasi anggaran menjelang Pemilu 2014. Indikasi ini patut diwaspadai.

"Anggaran negara akan sangat mungkin diarahkan untuk menarik simpati pemilih atau melayani elite-elite parpol tertentu dan berakibat pada tidak efektifnya alokasi anggaran," ujar Koordinator Advokasi Seknas Fitra, Maulana, di kantor Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2013).

Menurutnya, hal itu terlihat dari hasil penelusuran Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2014 bahwa terdapat Rp 75 triliun anggaran bansos yang tersebar di 15 Kementrian/Lembaga. Dana bansos tersebut dinilai tak bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena bakal dimanfaatkan untuk pencitraan elite parpol jelang pesta demokrasi 2014.

"Berdasarkan hasil audit BPK 2012, pengelolaan anggaran bansos masih banyak penyalahgunaan," lanjut Maulana.

Fitra merekomendasikan agar dipaparkan lebih detail untuk program bansos dan anggaran lain yang bersifat langsung ke rakyat di daerah-daerah. Hal itu guna meminimalisasi anggaran sesuai kebutuhan dan tidak untuk menarik simpati pemilih.

Selain itu, Fitra memperhatikan pola kementerian/lembaga yang lamban mengumumkan penyerapan anggaran secara rutin tiap bulan dan modus menghabiskan anggaran jelang akhir tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com