Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pejabat Negara yang Ikut Konvensi Demokrat Diminta Mundur

Kompas.com - 13/09/2013, 17:57 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa meminta agar seluruh pejabat negara mundur dari posisinya saat memutuskan ikut dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Hal ini perlu dilakukan agar tugas kenegaraan tidak terbengkalai.

"Kalau masalahnya dipahami publik bahwa tugasnya sudah terganggu, semua pejabat negara mundur untuk ikut dalam konvensi," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jumat (13/9/2013).

Menurut Saan, pejabat negara yang mundur tidak hanya dari kalangan menteri, tetapi juga peserta konvensi yang kini menduduki jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selain bisa mengatur waktu, Saan melihat, mundurnya para pejabat negara bisa menghilangkan kekhawatiran adanya penggunaan fasilitas publik.

"Selama ini, publik sangat khawatir pejabat negara menggunakan fasilitas negara untuk menggunakannya dengan fasilitas masing-masing," ucap Saan.

Komite Konvensi sudah menetapkan 11 orang peserta. Mereka yang masih menjadi pejabat negara adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, anggota BPK Ali Masykur Musa, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, anggota Komisi I DPR Hayono Isman, dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal.

Desakan agar para menteri peserta konvensi mundur dari kabinet ini sebelumnya dilontarkan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan. Dia menilai, sebaiknya para menteri fokus melakukan kampanye. Syarief berpendapat, akan sangat sulit bagi para menteri berkonsentrasi jika harus tetap berkampanye.

"Kalau mau jadi presiden, harus fokus betul. Jadi presiden kan benar-benar luar biasa," kata Syarief di kantor Presiden, Selasa (10/9/2013).

Berdasarkan pengalamannya sebagai menteri, Syarief mengakui beratnya membagi waktu untuk kegiatan di luar kementerian. Sebaliknya, kata dia, Presiden tidak ingin menteri yang maju di pilpres mengganggu tugas di kementerian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com