"Kalau masalahnya dipahami publik bahwa tugasnya sudah terganggu, semua pejabat negara mundur untuk ikut dalam konvensi," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jumat (13/9/2013).
Menurut Saan, pejabat negara yang mundur tidak hanya dari kalangan menteri, tetapi juga peserta konvensi yang kini menduduki jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selain bisa mengatur waktu, Saan melihat, mundurnya para pejabat negara bisa menghilangkan kekhawatiran adanya penggunaan fasilitas publik.
"Selama ini, publik sangat khawatir pejabat negara menggunakan fasilitas negara untuk menggunakannya dengan fasilitas masing-masing," ucap Saan.
Komite Konvensi sudah menetapkan 11 orang peserta. Mereka yang masih menjadi pejabat negara adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, anggota BPK Ali Masykur Musa, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, anggota Komisi I DPR Hayono Isman, dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal.
Desakan agar para menteri peserta konvensi mundur dari kabinet ini sebelumnya dilontarkan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan. Dia menilai, sebaiknya para menteri fokus melakukan kampanye. Syarief berpendapat, akan sangat sulit bagi para menteri berkonsentrasi jika harus tetap berkampanye.
"Kalau mau jadi presiden, harus fokus betul. Jadi presiden kan benar-benar luar biasa," kata Syarief di kantor Presiden, Selasa (10/9/2013).
Berdasarkan pengalamannya sebagai menteri, Syarief mengakui beratnya membagi waktu untuk kegiatan di luar kementerian. Sebaliknya, kata dia, Presiden tidak ingin menteri yang maju di pilpres mengganggu tugas di kementerian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.